Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesuai dengan hasil perjanjian, setelah selesainya divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintahan Indonesia, Freeport harus membangun pabrik pemurnian atau smelter di Indonesia.

Adapun proses divestasi Freeport Indonesia telah selesai pada Desember 2018 lalu yang ditandai dengan pembelian saham Freeport dengan nilai mencapai 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp 55,8 triliun oleh Inalum.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno menyebutkan ada tiga pilihan wilayah.

Baca: KH Maimoen Zubair Ungkap Pilih Jokowi dalam Pilpres 2019

Di antaranya di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Gresik seperti yang selama ini banyak dibicarakan.

“Kan ada opsi di Papua, ada juga di NTB. Ada juga di Gresik. Lagi dikaji. Jadi tiga tempat itu dikaji,” tutur Fajar Harry saat ditemui di acara Inalum di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Sesuai dengan perintah dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan kajian khusus untuk mengetahui keadaan wilayah tersebut terutama mengenai ketersediaan listrik.

“Jadi utamanya, kita lihat, bu menteri minta khusus di kaji. Smelter kan butuh banget listriknya. Itu dimana, darimana,” kata Fajar Harry.

Baca: Persebaya Surabaya Masih Beri Harapan ke Raphael Maitimo kta Djadjang Nurdjaman

Mengingat krusialnya ketersedian listrik untuk operasi smelter, saat ini sedang dikaji juga jenis sumber daya yang akan digunakan untuk mengasilkan listrik terutama dinilai dari biayanya.

“Nah yang murah itu dari air. Ya itu dikaji. Persiapan dulu di Gresik, tapi kemudian dari sisi lokasi dan energi itu juga jadi kita pikirkan,” kata Fajar.

Baca: Bocah Berusia 5 Tahun Tewas Kesetrum

Smelter yang berguna untuk meningkatkan nilai jual produksi tambang dijanjikan selesai dalam kurun waktu lima tahun.

“(Jadi) Dalam waktu dekat, lima tahun harus jadi,” kata Fajar Harry.