Meski begitu, DPR sangat menyadari, membentuk badan baru untuk mengurus penyelenggaraan umrah bisa memakan waktu yang panjang.

Sehingga, Chairul menilai, kelahiran Satgas Umrah tepat dan bisa dioptimalkan untuk mencegah, mengawasi, serta menangani permasalahan umrah.

Baca: 9 Kementerian Sepakati Pengawasan Penyelenggaraan Umrah

Hanya, menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, pembentukan Satgas Umrah secara formal oleh pemerintah seperti upaya untuk terlihat gagah dari luar saja.

Tapi, bukan jaminan bakal efektif. "Kami pasti akan terus monitor keberadaan dan kiprah Satgas Umrah," imbuh dia.

Karena itu, Tulus menyarankan, agar pemerintah melibatkan tokoh dari unsur masyarakat sebagai representasi pengawasan di luar pemerintah.

Dengan begitu, publik bisa percaya bahwa keberadaan Satgas Umrah bukanlah upaya pencitraan pemerintah. Soalnya terbukti, selama ini banyak kasus penipuan umrah yang luput dari pengawasan pemerintah.

Sedang Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) Artha Hanif menganggap, Satgas Umrah enggak perlu ada bila Kementerian Agama mengefektifkan komunikasi dengan Patuhi dan Polri terkait kasus penipuan umrah.

"Selama ini, kami sudah bangun komunikasi tapi belum diintensifkan," ungkap Artha.

Berita ini sudah tayang di kontan berjudul Pemerintah bentuk satgas penangkal umrah bodong