TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan keberhasilan dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp 392 triliun bukanlah sebuah kebocoran.

Namun, identifikasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang), dan terus berulang untuk diperbaiki.

Hal itu dijelaskan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M Yusuf Ateh, Kamis (14/2/2019), meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun pada Kementerian PANRB.

Menurut Yusuf Ateh, pada tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang gelembungkan (mark-up), melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti yang diharapkan (outcome).

Baca: KPK Perpanjang Masa Penahanan 3 Tersangka Suap Dana Hibah KONI

"Jika program bisa diubah menjadi langsung ke 'outcome', mengapa harus berliku, mengapa dia dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upaya memfokuskan kembali program (refocusing) yang langsung menyentuh sasaran prioritas," katanya, dalam keterangan tertulis.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metode "money follow" program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini cenderung berfokus membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Arahan Presiden tersebut, katanya, segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat.

Dengan upaya ini, pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah-langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

"Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya 'refocusing' program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya yang berkelanjutan itu juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp41,15 triliun, lalu dilakukan "refocusing" untuk hal yang lebih prioritas.

Ini awalnya dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran.

Pada 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun kembali berhasil diefisiensikan.

"Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini dan yang lebih signifikan 'upgrade' kemampuan para aparatur negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi kami memberikan dampak seperti bola salju dan meluaskan proses pembelajaran pengetahuan," katanya.

Jika ini semakin meluas, tambahnya, pihaknya yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian 'Grand Desain' Reformasi Birokrasi di penghujung 2024.