TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mendukung program kantong plastik berbayar.

Menurut dia, program tersebut bagus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk mengurangi sampah plastik.

"Masalahnya bukan berbayar atau tidak, yang utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana mengurangi sampah plastik. Dengan membayar kan orang jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apalah," ujar Danis di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Dia menambahkan, kantong plastik tergolong sebagai benda yang tidak aman terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Danis mengimbau masyarakat supaya membawa tas atau kantong sendiri saat berbelanja sehingga bisa mengurangi penggunaan kantong plastik.

Baca: Hasil Akhir Perseru Serui vs Persebaya Surabaya, di Piala Presiden, Bajol Ijo Menang Dramatis 2-3

"Kalau secara klasifikasi barang tidak aman bagi lingkungan itu seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini di nomor 7," ucapnya.

Di lingkup Kementerian PUPR pun, lanjutnya, sudah ada inisiatif memanfaatkan plastik untuk diolah sebagai bahan campuran aspal. Dengan begitu, sampah plastik tidak sia-sia, bahkan bisa berguna menjadi salah satu bahan untuk membangun jalan.

"Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah memproses kantong plastik yang dicacah, bisa dicampur dan memperkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik," ungkap Danis.

Untuk diketahui, mulai hari ini sejumlah toko ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar kepada para konsumen melalui program Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Konsumen yang menggunakan kantong plastik untuk barang belanjaannya dikenakan biaya tambahan Rp 200 per kantong.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian PUPR Dukung Program Kantong Plastik Berbayar"