Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mohammad Nizar Zahro, mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan capres petahan Joko Widodo.

Nizar mengatakan, program Kartu Pra Kerja yang dikampanyekan Jokowi akan membebani keuangan negara karena  pemegang kartu tersebut akan tetap digaji Pemerintah selama belum mendapatkan pekerjaan.

"Untuk gaji guru saja kita hutang, masa Pak Jokowi mau tambah hutang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara," ucap Nizar dalam keterangannya, Selasa (5/3/2019).

Nizar juga menilai, program Kartu Pra Kerja Jokowi tidak akan efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia.

Menurutnya, satu di antara solusi mengatasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

"Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah 7 juta, kalau Jokowi mau kasih uang 1juta x 7 juta = 7 triliun," paparnya.

Baca: Setelah 50.000 Km Pemakaian, Biaya Perawatan Xpander Diklaim Tetap Lebih Rendah dari Kompetitor

Lebih lanjut, Nizar menyebut berdasarkan UU no 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 dan Perpres 129 tahun 2018 tentang rincian APBN 2019 yang di tanda tangani Jokowi tidak ada 3 program sakti itu.

Termasuk Kartu Pra Kerja. Kalau mau tunaikam janji tahun 2014 angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya.

"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politisi Partai Gerindra ini.

Baca: Pengorbanan Oleh Saudara Kandung, Pramono Edie Donorkan Sumsum Tulang Belakang untuk Ani Yudhoyono

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).

Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.

Namun, jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah.

"Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi.