TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberpihakan pihak eksekutif dalam merancang meluasnya aplikasi ekonomi kerakyatan yang berjaringan ini mutlak diperlukan.

Keberpihakan kepada koperasi dan UKM bisa dilakukan  dengan membangun sistem inti dan plasma sehingga mempercepat keberhasilan ini.

"Ini membuat semua stakeholder holder mendapatkan hasilnya dengan pengembangan jaringan pemasaran secara massive dan tersebar di usaha usaha kecil milik rakyat yang pada gilirannya akan membuat koperasi dan UKM kuat dalam menopang sistem ini," kata praktisi industri retail dan franchise, Tommy Andri Wardhana  di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Tommy menyarakan, pengelolaan dana CSR dari sejumlah industri maju bisa dioptimalisasikan dengan mendukung industri UKM dan Koperasi yang selama ini banyak yang terkendala pemodalan.

"Sehingga para UKM dan Koperasi bisa tumbuh sehat. Saya sangat yakin hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian serta penerapan ekonomi kerakyatan,” kata Tommy.\

Baca: BGR Logistics dan Rumah Koperasi Indonesia Tandatangani Nota Kesepahaman Tentang Rantai Pasok

Selain itu, untuk memajukan UKM di daerah, menurut menantu mantan Menteri Koperasi dan UKM (era B.J Habibie) dan Mantan Ketua Umum ICMI Adi Sasono,  pemerintah daerah setempat harus membuat kebijakan yang cerdas.

"Caranya menerapkan konsep ekonomi kerakyatan dan sistem koperasi yang sangat baik untuk daerah tersebut," katanya.

Tommy diketahui ikut membantu sejumlah program ekonomi kerakyatan, sebut saja Smescomart (program Kementrian Koperasi) dan senkudaya (Sentra kulakan posdaya) kedua program ini sama sama menyasar untuk ekonomi kerakyatan.

Tommy juga tidak menampik bahwa pengetahuan serta buah pemikiran ekonomi kerakyatan juga ia dapat dari sang ayah mertua Adi sasono yang merupakan salah satu pencetus dan penggerak ekonomi kerakyatan.

“Saya juga banyak belajar dari mertua saya pak Adi Sasono, bahkan hingga saat ini,” ungkap Tommy.