Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

BLK Berbasis Komunitas Jadi Andalan Atasi Kebutuhan SDM Berketerampilan Tinggi di Kawasan Industri

Soes mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 BLK berbasis komunitas pada 2019

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
zoom-in BLK Berbasis Komunitas Jadi Andalan Atasi Kebutuhan SDM Berketerampilan Tinggi di Kawasan Industri
TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Soes Hindharno 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Saat ini dan ke depan, Pemerintah akan mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas di tengah tuntutan kebutuhan tenaga kerja berketerampilan tinggi di kawasan industri baru.

Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI, R Soes Hindharno menyatakan, selama ini muncul banyak polemik lantaran tidak sinkronnya kebutuhan pekerja dengan ketidaksesuaian spesifikasi keterampilan pekerja yang ada di daerah sekitar kawasan industri.

Hal ini membuat para pelaku usaha memilih merekrut pekerja dari luar daerah sekitar kawasan industri bahkan merekrut tenaga kerja asing.

Ia mencontohkan kasus di Morowali. “Contoh di Morowali, keterampilan pekerja setempat tidak sesuai dengan kebutuhan pabrik-pabrik di kawasan industri itu," ujar Soes, dalam Press Tour 'Sinergi Pers dan Pemerintah dalam Pembangunan SDM Indonesia', di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/4/2019).

"Maka dari itu kami coba menjembataninya dengan menghadirkan BLK komunitas di daerah sekitar Morowali untuk meningkatkan keterampilan penduduk setempat secara efisien, cepat dan tepat sasaran," imbuhnya.

Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Soes Hindharno di acara Press Tour 'Sinergi Pers dan Pemerintah dalam Pembangunan SDM Indonesia', di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/4/2019).
Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Soes Hindharno di acara Press Tour 'Sinergi Pers dan Pemerintah dalam Pembangunan SDM Indonesia', di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/4/2019). (TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA)

Soes mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 BLK berbasis komunitas pada 2019, yang ditingkatkan menjadi 3 ribu BLK berbasis komunitas setahun berselang.

Berita Rekomendasi

Alasan ngototnya pemerintah membangun BLK ini antara lain demi menyambut bonus demografi pada 2025-2030. Dengan demikian bonus demografi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. 

Baca: Heboh Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu Minta KPU Stop Pemungutan Suara

Demi merealisasikan dibangunnya 1.000 BLK berbasis komunitas itu, pemerintah mengucurkan dana senilai Rp 1 triliun hingga merangkul mitra pelaksana.

Mitra pelaksana yang dirangkul, lanjutnya, adalah lembaga keagamaan dengan pertimbangan jumlahnya yang masif dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

"Lembaga keagamaan yang kami gandeng tidak hanya pesantren, di beberapa daerah kami juga menggandeng komunitas gereja dan lembaga keagamaan lain yang ada di daerah itu," ujar dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas