TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero menilai pemerintah perlu menetapkan aturan promo tarif ojek online guna menjaga persaingan secara sehat antar operator.

Hal itu guna menghindari perang tarif promo oleh aplikator ojek online pasca ditetapkannya aturan besaran tarif baru pada Mei 2019 lalu.

“Artinya, buat apa ditetapkan tarif kalau di satu sisi terjadi jor-joran perang tarif promo. Seharusnya sekalian saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak usah mengintervensi besaran tarif,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id, Rabu (8/5/2019).

Dia mengatakan, intervensi pemerintah terkait penetapan tarif ojek daring justru dianggap sebagai biang kerok terjadinya jor-joran perang tarif promo baru.

Baca: Layanan Wifi di Udara Juga Segera Hadir di Penerbangan Citilink

Terlebih, faktanya penetapan tarif ojek daring oleh pemerintah tidak mempertimbangkan dari sisi masyarakat pengguna atau konsumen.

“Tentu kalau sudah begitu tinggal kuat-kuatan modal saja. Nanti yang tidak kuat pasti mati,” tambahnya.

Poltak memastikan bahwa tidak ada tidak ada yang diuntungkan dari kenaikan tarif ojek daring saat ini. Ia juga berpendapat, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terlalu banyak melakukan intervensi bisnis transportasi dengan aturan yang tak sesuai sehingga menimbulkan masalah baru.

Karena itu dia menyarankan skema penetapan tarif diserahkan ke aplikator dan mengikuti mekanisme pasar, sementara pemerintah mengawasinya.

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penetapan besaran tarif ojek daring saat ini justru dinilai berdampak besar pada penurunan minat konsumen.

"Tarif tinggi akan membuat order turun drastis dari sebelumnya, sehingga aplikator pun mulai perang lewat jalur promo agar orderan tetap stabil. Akibatnya kompetisi makin panas dan banyak aksi ‘bakar uang’,” katanya.

Baca: Marginnya Tipis, Garuda Indonesia Hanya Ambil Keuntungan 2 Persen dari Harga Tiket

Dia menilai kompetisi dalam ekonomi sebenarnya bukan hal tabu karena bisa mendorong harga menjadi lebih ekonomis.

Meski begitu, kompetisi berbahaya jika pemainnya tinggal sedikit karena salah satu pemain pasti berusaha menjadi pemain tunggal dan menguasai pasar.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Hindari perang tarif, pemerintah disarankan atur tarif promo ojek online