TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama (Komut) PT Hosion Sejati, Kang Hoke Wijaya, meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan.

Audit ini dinilai perlu untuk mengetahui kepatuhan perusahaa pengadaan alutsista itu dalam membayar pajak.

"Permintaan saya agar perusahaan diaudit tidak pernah dilaksanakan, padahal di situlah kunci mengungkap kebenaran," ujar Kang Hoke dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5/2019).

Selama ini, lanjut dia, PT Hosion menjalin bisnis dengan sejumlah negara.

"Ratusan miliar rupiah perputaran uang di sejumlah rekening perusahaan, namun laporan pajak ternyata tidak benar," tegasnya.

Baca: Mahkamah Agung Kewalahan Tangani Kasus Sengketa Perpajakan

Menurut dia, manajemen perusahaan harus melakukan audit secara terbuka dan jujur.

"Apalagi perusahaan ternyata tak ikut tax amnesty. Ini kan aneh perusahaan sebesar itu tak mau ikutan," paparnya.

Kang Hoke mengungkapkan, kemelut di perusahaannya itu berawal dari kecurigaannya atas sejumlah kejanggalan di perusahaan.

Termasuk di antaranya adalah dividen yang harusnya diterima namun tidak dibayarkan sejak 2015 hingga 2019.

Padahal, lanjut dia, dirinya merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki 60% porsi saham perusahaan.

Kang Hole mengklaim dirinya menderita kerugian mencapai Rp 200 miliar.

Hal ini disebabkan adanya perubahan akte perusahaan tanpa sepengetahuannya.

Kang Hoke mengungkapkan, muncul nama lain yang mengangkat dirinya sendiri menjadi Direktur Utama. "Kok bisa perubahan akte itu dilakukan tanpa RUPS?" tanyanya.

Masalah lainnya adalah saham yang dimilikinya juga sudah beralih ke pihak lain.

"Aneh, kok bisa saham saya beralih begitu saja. Tanpa RUPS dan serah terima yang sah," paparnya.

Kang Hoke juga mempersilahkan pihak berwenang melakukan audit keuangan rekening perusahaan.

"Silahkan juga periksa semua rekening saya. Jika saya melakukannya, silahkan hukum saya. Tapi tolong diaudit dengan benar dan dilakukan oleh auditor independen," tegasnya.