Kelima, roadmap pemenuhan gedung kantor, keputusan sewa dengan opsi beli Wisma Mulia 1 dan sewa Wisma Mulia 2, serta penyediaan gedung kantor daerah tidak didukung dengan perhitungan kebutuhan luasan gedung kantor yang jelas dan kemampuan dana.

Keenam, ada perbedaan pagu anggaran per bidang antara anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan persetujuan DPR.

Ketujuh, BPK menemukan kekurangan penerimaan negara atas ketidaktaatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan oleh OJK.

Kedelapan, pembelian tanah di Papua, Solo, dan Yogyakarta, belum dimanfaatkan untuk menunjang operasional OJK.

Menanggapi hasil audit BPK ini, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot memastikan instansinya telah melakukan perbaikan dalam pengajuan anggaran ke DPR.

Pengajuan anggaran OJK tahun 2019 juga telah disesuaikan dengan rekomendasi dan kebutuhan. "Anggaran yang diajukan berdasarkan data pendukung valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan," jelas Sekar.

Atas sejumlah aset OJK yang tanah di Papua, Solo, dan Yogyakarta, Sekar menyatakan, pembangunan kantor OJK di Yogyakarta, Solo, dan Papua akan dimulai Juni 2019 ini. Pembangunan diharapkan selesai 2019–2020.

OJK juga tengah menyusun ulang peta jalan pemenuhan gedung. Pada 2 April lalu, ada nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk dibangun Indonesia Financial Center sebagai kantor pusat OJK. Harapannya, Juni ini, pembangunan dimulai. (Kontan/*)