PHRI: Tiket Pesawat Dibiarkan Mahal, Pemerintah yang Rugi
Kerugian pemerintah juga akan dirasakan dari kinerja bandara-bandara baru yang masif dibangun dan diresmikan pemerintah beberapa bulan terakhir.
Penulis: Ria anatasia
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tidak hanya merugikan masyarakat dan pelaku usaha, tapi juga pemerintah sendiri.
Wakil Ketua Umum PHRI Rainier H Daulay menyebutkan kerugian yang paling dirasakan pemerintah akibat tingginya harga tiket pesawat adalah membengkaknya anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi dampak ini bukan hanya di perhotelan dan restoran aja tapi sudah berdampak pada antara lain pusat oleh-oleh sampai perjalanan dinas pegawai negeri," kata Rainer dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
"Karena waktu mereka masukan anggaran kan setahun sebelumnya, tidak tau kalau harga tiket pesawat akan seperti ini. Organisasi K/L yang tadinya mau bikin kita sebut MICE cancel semua. Travel agent dan turunannya, UMKM dan lainnya rugi," tambahnya.
Kerugian pemerintah juga akan dirasakan dari kinerja bandara-bandara baru yang masif dibangun dan diresmikan pemerintah beberapa bulan terakhir.
Perusahaan BUMN pengelola bandara seperti PT Angkasa Pura (Persero) I dan PT Angkasa Pura (Persero) II sebelumnya sudah menyatakan terjadinya penurunan penumpang di bandara-bandara yang dikelolanya.
Baca: Renault Triber, MPV Pesaing Xpander dan Avanza Akan Dibanderol di Bawah Rp 200 Jutaan
"Banyak sekali bandara-bandara baru dibangun Kertajati, Yogyakarta International Airport, coba cek ada tidak orang ke sana, baru start 'wah', pinjaman bank gede, tapi setelah itu sepi kegiatan," ucap dia.
"Belum lagi ke ekonomi yang harusnnya muncul di bandara dan sekitarnya. Akhirnya dipaksakan diisi ke sana," imbuh Reinier.
Rainier juga menyebutkan kerugian yang akan dirasakan maskapai penerbangan bila terbang dengan tingkat keterisian sepi. Bahkan terpaksa parkir di bandara untuk efisiensi.
Dia berharap pemerintah memberi keringanan terhadap PPN yang dikenakan ke maskapai maupun harga avtur, sehingga biaya operasional maskapai bisa terpangkas.
"Pesawatnya bisa sampai tidak terbang, penumpang berkurang jumlah pesawat sudah disewa, akhirnya parkir nganggur di bandara padahal ada biayanya," ujarnya.
"Ini perlu jalan keluar pemerintah mau tidak mau rela rugi saja itu. Pajak-pajaknya tunda dulu biar turun beban operation maskapai. Mudah-mudahan harga tiketnya turun lagi," tandas Rainier.