Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

APPKSI Minta Pemerintah Cabut Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Pemerintah Indonesia harus menjaga perkebunan dan industri sawit untuk mengatasi angka kemiskinan sesuai tujuan Pembangunan Berkelanjutan

APPKSI Minta Pemerintah Cabut Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO
KONTAN
Tandan buah segar kelapa sawit. 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Arifin Nur Cahyono, meminta  pemerintah memperjuangkan nasib Petani Plasma Sawit untuk menolak pemberlakuan kembali pungutan Ekspor CPO.

Menurut dia, Perkebunan dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia berkontribusi mengurangi angka kemiskinan yang juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Petani Plasma Sawit menguasai 41 persen lahan sawit dengan Iuas lahan mencapai 4,6 juta hektar dan tenaga kerja langsung yang terserap di perkebunan sawit mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tak langsung 12 juta.

"Pemerintah Indonesia harus menjaga perkebunan dan industri sawit untuk mengatasi angka kemiskinan sesuai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB tahun 2030," kata Arifin, dalam keterangannya, Selasa (25/6/2019).

Dilansir Kontan, senada dengan Arifin, Andri Gunawan, Ketua Umum APPKSI,menilai pungutan US$ 50 per ton CPO tersebut mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) merosot, sehingga menyengsarakan petani. 

Andri menegaskan mereka terpaksa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng Jakarta setelah tersiar kabar pemerintah akan kembali melakukan pungutan CPO .

"Kami akan menyurati pemerintah, bila perlu kembali menggelar demo jika pemerintah melakukan pungutan lagi," kata Andri dikutip dari Kontan.

Menurut Andri, pungutan ekspor CPO akan berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir 5 juta petani.

Selain itu, selama 3 tahun pun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh BPDKS hanya dinikmati oleh para konglomerat pemilik Industri biodiesel yang mendapatkan dana yang dihimpun dari pungutan ekspor CPO, sebagai dana untuk mensubsidi Industri biodiesel mereka.

"Hanya 0,1% saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun Petani, itupun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS," terangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas