Jokowi: RAPBN 2020 Harus Prioritaskan Perbaikan Kualitas SDM
Menurut Jokowi, dinamika ekonomi global yang terus bergerak secara dinamis perlu diperhatikan semua pihak, sehingga RAPBN 2020 harus mampu beradaptasi
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menterinya untuk membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Jokowi, dinamika ekonomi global yang terus bergerak secara dinamis perlu diperhatikan semua pihak, sehingga RAPBN 2020 harus mampu beradaptasi dengan kondisi global.
"Karena itu untuk pagu indikatif 2020 ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, seperti yang sering saya sampaikan, RAPBN 2020 utamanya kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan," sebut Jokowi di rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Menurutnya, pendidikan maupun pelatihan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri ke depannya.
Baca: Kasus Ikan Asin, Hotman Paris Nyindir, Halo Pengacara Muda: Lihat Caraku Nanganin Kasus
"Yang kedua, anggaran 5 persen di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air dan juga yang paling penting, masalah stunting, gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi itu betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," paparnya.
Kemudian ketiga, berkaitan dengan infrastruktur. Jokowi meminta agar ke depan difokuskan penyambungan infrastruktur ke sentra-sentra produksi rakyat.
Baca: Penting! Toyota Ajak Pemilik Rush Lakukan Penggantian ECU Airbag
"Keempat, RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Saya melihat yang namanya PKH, dana desa, nantinya agar betul-betul bisa menyasar, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM," tutur Jokowi.
"Yang terakhir, untuk belanja pegawai, sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran," sambu Jokowi.
