Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Right Issue Tuntas, LPKR Gaet Masuk Rp 11,2 T Investasi ke Dalam Negeri

LPKR meraup Rp 11,2 triliun dari right issue. Ini artinya LPKR berhasil menjual 28 miliar saham baru dengan harga Rp 235 per saham.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Right Issue Tuntas, LPKR Gaet Masuk Rp 11,2 T Investasi ke Dalam Negeri
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Salah satu lokasi pembangunan Meikarta di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasii, Jawa Barat, saat grand launcing, Kamis (17/8/2017). 

Seperti diketahui, kesenjangan pembangunan rumah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan (backlog) saat ini masih tinggi.

Transformasi yang terus dilakukan perseroan diyakini akan mendorong momentum pertumbuhan Indonesia dan optimisme terhadap LPKR sebagai perusahaan real estat terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan aset.

"Lippo Karawaci berkomitmen untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Aksi korporasi sejalan dengan keinginan pemerintah untuk terus meningkatkan dana investasi langsung ke dalam negeri. Kami pun memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan perumahan di Indonesia," kata John Riady.

Terkait investasi yang masuk ke dalam negeri, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar FDI makin besar, antara lain permasalahan pembebasan lahan, perizinan, konsistensi kebijakan, koordinasi pusat daerah, perburuhan, pengupahan, hingga ketersediaan bahan baku.

"Masuknya FDI melalu rights issue seperti ini tentu sangat positif, menjadi bukti ekonomi kita kian positif. Diharapkan, tentu semakin banyak investor lain yang masuk. Tentu investasi juga bukan kepemilikan equity saja sehingga bisa sewaktu-waktu menjual kepemilikannya dan keluar," ujar Piter.

Piter mengingatkan, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan tahun lalu yang mayoritas bertujuan memperbaiki ease of doing business khususnya terkait perizinan termasuk mengeluarkan kebijakan OSS, perizinan tetap menjadi faktor penghambat realisasi investasi khususnya FDI. (Kontan/*)

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas