Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Wamen ESDM Archandar Tahar dan Menteri BUMN Rini Soemarno adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam petaka mati lampu massal yang terjadi di DKI Jakarta dan sebagian Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019).

Insiden tersebut tidak bisa semata-mata dilimpahkan sebagai tanggung jawab Pelaksana Tugas Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani.

Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Senin (5/8/2019) ,mengatakan, Menteri ESDM, Wamen ESDM dan Menteri BUMN harus mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap publik yang dirugikan akibat petaka mati lampu tersebut.

"Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini harus mundur, yaitu Menteri ESDM Ignasius Djonan, Wamen ESDM Archandar Tahar dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Mereka harus mundur sekarang juga karena ini adalah tanggung jawab mereka," tegas Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini.

Baca: Lontarkan 'Orang Pintar' saat Marah ke PLN, Ahli Sebut Jokowi Tunjukkan Ciri Khas, Maknanya Dalam

Ferdinand Hutahaean menegaskan, tidak boleh mereka pura pura tidak bersalah dalam hal ini.
"Karena mereka jelas lalai mengurus PLN demgan baik. Lalai tidak segera mengangkat pejabat direksi PLN yang definitif," tegas Ferdinand Hutahaean.

Menurut dia, kerugian besar PLN dan masyarakat ini dalam petaka mati lampu massal itu tidak bisa dilepaskan dari tanggug jawab Ignasius Jonan, Archandar Tahar dan Rini Soemarno.

Baca: Pilihan MPV Berharga Murah di Jawa Barat

Karena itu dia menyarankan agar mereka bertiga mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kegagalan mengatasi persoalan di PLN.

"Jadi mereka harus tanggung jawab. Tidak usah malu untuk menyatakan mundur," tegasnya.

"Jika tidak mau mundur, sebaiknya pak Jokowi segera berhentikan Meneri ESDM, Wamen ESDM dan Menteri BUMN," pesannya.

Komisi VII Minta Copot Jonan dan Rini

Senada dengan itu Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignatius Jonan buntut padamnya listrik di sebagian pulau Jawa dan Bali, Minggu (5/8/2019).

Dua menteri inilah menurut politikus Gerindra ini yang paling bertanggungjawab secara moral dari padamnya listrik dari siang hingga malam hari kemarin.

Jadi dia menilai bukan hanya PLN yang harus bertanggung jawab.

Apalagi hingga hari ini tidak serius untuk menyelesaikan persoalan padamnya listrik di sebagaian pulau Jawa dan Bali itu.

Buktinya, ternyata janji Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak akan ada pemadaman lagi pada hari ini, Senin (5/8/2019).

Baca: Mobil Pintar Ini Bisa Jadi Penolong Saat di Rumah Mati Listrik

"Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," tegas Gus Irawan Pasaribu kepada Tribunnews.com, Senin (5/8/2019).

"Lagian kan Presiden Jokowi akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak Perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar Gus Irawan Pasaribu.

Persoalan ini sangat amat serius, menurut politikus Gerindra ini.

Presiden Jokowi pun menaruh perhatian luar biasa hingga mendatangi kantor pusat PLN dan ingin mendengarkan penjelasan dari direksi perusahaan plat merah penyedia strum di Indonesia ini.

Gus Irawan Pasaribu khawatir, tidak adanya Direktur definitif di PLN menjadi persoalan di balik kejadian ini semua. Sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah menjadi pesakitan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Kini yang mengampu adalah seorang Plt Direktur Utama PT PLN Persero, Sripeni Inten Cahyani.

"Masalahnya Dirutnya gak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Pltnya pun sebentar-sebentar diganti," tegasnya.

Karena itu menurut dia, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dan PLN, agar kejadian ini tidak berulang.

"Harus dibuat contingency Plan system control agar bila ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilolalisir sehingga tidak berdampak luas," jelasnya.

Tuding Ada Kelalain PLN

Ferdinand Hutahaean menyayangkan bisa terjadinya padamnya listrik di wilayah Jabodetabek, bahkan area Jawa Barat lainnya, pada Minggu (5/8/2019).

Apalagi itu disebabkan karena adanya ganggungan di PLTU Suralaya.

"Ini seharusnya sesuatu yang tidak perlu terjadi. Apalagi pembangkit Suralaya itu adalah tulang punggung dari sistem kelistrikan Jawa dan Bali. Hampir setengahnya dari Suralaya," tegasnya.

Karena itu dia melihat ada kelalaian PLN di balik padamnya listrik dari siang hingga malam hari kemarin itu.

"Kalau ada terjadi masalah di Suralaya itu artinya, saya berani mengatakan ada kelalaian yang tidak seharusnya terjadi di PLN," tegas Ferdinand Hutahaean.

"Artinya di sini ada yang lalai. Siapa yang lalai? Ya tentunya PLN yang lalai," jelas Ferdinand Hutahaean.

Kejadian ini menurut dia, semakin menunjukkan ketidakberesan dari PLN selama ini. Baik dari sistem manajemen dan kerjanya.

Belum lagi hingga kini Kementerian BUMN masih belum mengangkat direksi definitif di tubuh perusahaan plat merah yang mengurus setrum di Indonesia ini.

Pasalnya Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah menjadi pesakitan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Kini yang mengampu adalah seorang Plt Direktur Utama PT PLN Persero, Sripeni Inten Cahyani.

"Memang sangat aneh ketika Kementerian BUMN berlama-lama tidak mengangkat pejabat Direksi yang definitif dari PLN."

"Ini terlalu mengada-ada Kementerian BUMN terhadap PLN. Sehingga apa yang seharusnya tidak perlu terjadi ini maka terjadi," tegasnya.

Atas kejadian yang sangat merugikan konsumen, dia mendesak PLN memberikan kompensasi berupa pemotongan pembayaran listrik pada periode mendatang.

"Bisa diberikan dispensasi 50 persen, atau berapa jumlah kompensasinya. PLN tidak boleh abai soal itu," tegasnya.

PLN Perkirakan Kerugian Capai Rp 90 M

PT PLN (Persero) memperkirakan potensi kerugian akibat insiden pemadaman listrik di beberapa wilayah Pulah Jawa pada Minggu (4/8/2019) mencapai Rp90 miliar.

Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN, Djoko Raharjo Abumanan menjelaskan, angka tersebut berdasarkan potensi listrik yang bisa dijual perusahaan listrik pelat merah itu seandainya tak ada gangguan.

Menurutnya, konsumsi listrik di Jabodetabek, Banten dan sebagian wilayah di Jawa Tengah mencapai 22.000 Megawatt. Sementara listrik yang disuplai di wilayah-wilayah tersebut pada hari ini hanya sebesar 13.000 Megawatt.

"Berarti hilang 9 ribu MW. Hilang katakanlah 10 jam. Dikalikan Rp1.000 (KwH). Kan rata-rata (tarif listrik) Rp1.000 per kWh," ujar Djoko di Kantor PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul, Depok, Jawa Barat, Minggu (4/8/2019).

"Ya Rp90 miliar minimal rugi," ucapnya.

Dia menambahkan, nilai Rp90 miliar tersebut belum termasuk biaya kompensasi atau ganti rugi. Menurutnya, pihaknya perlu menghitung Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) untuk menyimpulkan apa akan memberikan kompensasi ke pelanggan.

Menurutnya, ketentuan kompensasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 Tahun 2017. Ganti rugi yang diberikan bisa berupa pengurangan tagihan listrik ke pelanggan.

"Aturannya apabila PLN melebihi daripada sekian itu, maka kalau dia pelanggan non subsidi ada 35 persen biaya beban dikembalikan formulanya. Kalau dia subsidi lebih rendah lagi," pungkasnya.

Berdasarkan penjelasan PLN, pemadaman listrik hari ini terjadi akibat Gas Turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya mengalami gangguan, sementara Gas Turbin 7 saat ini dalam posisi mati (Off). Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon juga mengalami gangguan atau trip.

Untuk Wilayah Jawa Barat menurutnya terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV, yang mengakibatkan padamnya sejumlah wilayah diantaranya, Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan Bogor.(*)