Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan membangun jalan dengan total sepanjang 200 kilometer di sejumlah wilayah. Hal tersebut guna meningkatkan konektivitas infrastruktur transportasi di tanah air.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, pihaknya punya target untuk menyelesaikan sejumlah proyek dalam beberapa tahun mendatang.

"Totalnya secara nasional 200 Km. Ada beberapa yang pendek, tapi gara-gara ini potensi untuk dikembangkan di suatu kawasan jadi tidak muncul," katanya saat diskusi dengan awak media di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/9/2019) malam.

Adapun proyek yang dimaksud di antaranya jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60 Km yang ditargetkan rampung akhir 2020.

Jalan ini akan meningkatkan aksesibilitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati.

Kemudian jalan tol Solo-Yogyakarta dan Bawen-Yogyakarta. Proyek ini akan mulai dilelang dalam waktu dekat, dan ditargetkan mulai digarap akhir tahun ini.

Baca: VIRAL Tangisan Siswi SMA yang Cedera Tulang Belakang Karena Candaan Tarik Kursi

Baca: Ketampanan Dhuha Yuliandri Al Fatih Mengapa Viral? Disamakan Song Joong Ki, Roti Sobek Jadi Sorotan

Baca: Hotman Paris Kepo Kuatkah Anies Baswedan Digoda Cewek? Pak Gubernur Ucap Syukur, Melaney: Kebalik!

Ini akan meningkatkan konektivitas ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo.

"Disampaikan ke Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) dan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) umumkan tender investasi Solo-Jogja dan Bawen-Jogja bertemu di satu titik menuju Kulonprogo," paparnya.

Selain akses untuk bandara, ada juga yang untuk pelabuhan. Misalnya, pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Makassar New Port.

"Makassar new port itu PSN (proyek strategis nasional). Kalau orang bawa container mau ke jalan tol harus pergi ke pelabuhan lama duli. Padahal jarak antara Makassar New Port cuma 1,5-2 Km, tapi gak ada aksesnya. Ini bakal diselesaikan secepatnya," jelas Danang.

BPJT juga berencana memperluas fungsi tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area menjadi area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri. Namun, rencana ini masih menunggu peraturan menteri (permen) baru yang merevisi aturan mengenai rest area.