Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komite Ekonomi & Industri Nasional: BUMN Punya Tanggung Jawab Kembangkan UMKM

Prinsip berpihak pada kepentingan nasional harus melekat pada diri para pengelola BUMN sebagai badan usaha yang memliki fungsi sosial.

Komite Ekonomi & Industri Nasional: BUMN Punya Tanggung Jawab Kembangkan UMKM
TRIBUNNEWS/REYNAS
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta mendorong kegiatan usaha negara melalui Badan Usaha Negara (BUMN) agar makin berperan dalam penguatan dan pengembangan UMKM.

Menurutnya, penerapan ekonomi masyarakat yang berkeadilan yang berpihak pada UMKM akan mampu menciptakan ekosistem yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia usaha.

Arif mengatakan prinsip berpihak pada kepentingan nasional harus melekat pada diri para pengelola BUMN sebagai badan usaha yang memliki fungsi sosial.

"Kalau BUMN menghasilkan devisa bagi negara, tidak lagi jago kandang, maka implikasinya adalah berkaitan dengan stabilitas keuangan, stabilitas nilai tukar," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca: Uang Nasabah Rp 14 Juta Hilang, BRI Janji Investigasi

Dengan demikian, 26 juta anggota UMKM berdasar data koperasi Indonesia Desember 2018, yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 1 juta per hari, dapat ditingkatkan kapasitas bisnisnya.

Baca: Mengecewakan! ICW: Pemilihan Calon Pimpinan KPK Berakhir Antiklimaks

"Bayangkan kalau bisa kita gerakan naik dua kali lipat atau tiga kali lipatnya (omzet UMKM). Pasti dia butuh sumber pembiayaan, dia butuh tenaga kerja, sehingga terjadi di sana pergerakan ekonomi," kata Arif.

Baca: Tolak Irjen Firli Bahuri Saat Injury Time, Fahri Hamzah Sebut KPK Sebagai Gerakan Politik

Pada akhirnya, UMKM makin berperan menggerakkan ekonomi dan dari aspek keadilan juga berujung pada meningkatnya ketahanan ekonomi nasional.

Terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan ekonomi, pemerintah diminta mengembangkan kebijakan ketahanan ekonomi makro melalui pengelolaan keuangan negara yang lebih hati-hati (prudent) agar tidak menjadi kendala dalam menjalankan program pembangunan ekonomi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas