Tribun Bisnis

Cegah Penghindaran Pajak, Pemerintah Diminta Gabungkan Batasan Produksi SPM dan SKM

Formasi mendesak pemerintah melakukan percepatan penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin.

Editor: Choirul Arifin
Cegah Penghindaran Pajak, Pemerintah Diminta Gabungkan Batasan Produksi SPM dan SKM
Ist
Ilustrasi - Aktivitas produksi rokok kretek. 

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Asosiasi perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah melakukan percepatan penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin.

"Kami masih berpijak pada usulan percepatan penggabungan (batasan produksi) sigaret kretik mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM)," kata Ketua Harian Formasi Heri Susanto, Minggu (15/9/2019).

Saat ini, struktur tarif cukai hasil tembakau, khususnya untuk SKM dan SPM, masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan beberapa pabrikan besar asing untuk melakukan penghindaran pajak.

Siasat yang digunakan adalah membatasi volume produksi mereka agar tetap di bawah golongan 1, yakni tiga miliar batang, sehingga terhindar dari kewajiban membayar tarif cukai tertinggi.

Baca: Kabut Asap Juga Bikin Sriwijaya Air Kalang Kabut, Pendaratan Sejumlah Pesawat Dialihkan

Padahal, tarif cukai golongan 2 SPM dan SKM lebih murah sekitar 50-60 persen ketimbang golongan 1.

Baca: Kabut Asap Mulai Mengancam Penerbangan, Hari Ini Garuda Batalkan 12 Flight

Tuntutan Formasi untuk mempercepat penggabungan batas volume produksi SKM dan SPM menjadi 3 miliar batang per tahun itu juga didukung oleh sejumlah ekonom dan akademisi.

Mereka mendorong pemerintah segera melakukan penggabungan agar pabrikan besar yang secara kumulatif produksi telah mencapai 3 miliar, harus membayar tarif cukai tertinggi di masing-masing golongan.

Baca: Disebut Pemicu Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian KLHK Segel 46 Perusahaan

Mengutip data INDEF, penggabungan batasan produksi SKM dan SPM dapat menambah pemasukan negara sebesar Rp 1 triliun.

Selanjutnya, Formasi juga meminta agar persentase kenaikan tarif cukai antara golongan 1 dan 2 harus sama.

"Kenaikan dalam batas kewajaran, sesuai pertumbuhan ekonomi dan inflasi," tegas Heri.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas