Sinergi Mendorong Inovasi Keuangan Digital untuk Mempercepat Inklusi Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.
Editor: Content Writer
Hadirnya inovasi-inovasi digital dalam sektor ekonomi, menyediakan alternatif jasa layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan.
Sinergi para pemangku kepentingan, baik regulator maupun pelaku, menjadi penting untuk menumbuhkan ekosistem yang memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pentingnya sinergi untuk mendorong inovasi ekonomi dan keuangan digital mendasari penyelenggaraan konferensi dan pameran di bidang teknologi finansial (fintech), Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 (IFSE 2019) “Innovation for Inclusion” yang secara resmi dibuka hari ini (23/9) di Jakarta Convention Center.
Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso; dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Niki Luhur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa inovasi teknologi di dalam sektor keuangan merupakan hal yang harus didukung oleh pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan.
“Perkembangan teknologi di bidang keuangan yang demikian pesat harus didukung oleh semua pihak agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan akses terhadap layanan dan produk keuangan akan mampu menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” ujar Darmin.
Ia juga menyatakan bahwa untuk mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, pemerintah akan tetap menekankan pada pendekatan yang bersifat ringan atau light touch dalam lingkungan yang menguntungkan untuk semua atau safe harbour.
Dalam kesempatan Fintech Visionary Talk, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Ia menyatakan bahwa investasi pemerintah di bidang infrastruktur merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan, termasuk di bidang teknologi dan fintech, sehingga bisa diakses oleh semua orang.
Terkait industri fintech yang terus berkembang pesat, Kementerian Keuangan akan terus memberikan dukungan melalui peraturan- peraturan yang ramah dan tidak memberatkan industri.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mengembangkan sistem pembayaran dan memfasilitasi perkembangan inklusi keuangan, hal ini ditunjukkan melalui beberapa kebijakan atau program yang telah ditempuh Bank Indonesia.
Pertama, program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial non tunai yang telah disalurkan kepada 15,6 juta Rumah Tangga penerima bantuan sosial, elektronifikasi di bidang transportasi, dan elektronifikasi transaksi pemerintah.
Kedua, integrasi sistem pembayaran dengan digital ekonomi secara end to end proses baik dari perbankan, fintech maupun e-commerce ke masyarakat dan bank sentral. Ketiga, menjamin interlink antara teknologi finansal dan bank untuk menghindari risiko shadow banking.
Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat, antara lain melalui penguatan regulatory sandbox. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, termasuk dengan otoritas bank sentral negara lain, dengan tetap memperhatikan prinsip resiprokalitas.
Bank Indonesia dalam hal ini siap berkolaborasi untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.