TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tantangan yang dihadapi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah perekonomian dunia yang dihantui perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang berkepanjangan.

Untuk itu, Indonesia perlu mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Demikian benang merah yang mengemukakan dalam Diskusi Publik “Menakar Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin: Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi ”, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik, Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Diskusi yang menghadirkan narasumber Dr Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle dan Dr Rusman Ghazali dari FISIP Unas itu merekomendasikan perlunya mendorong kerjasama investasi dan perdagangan melalui pola partnership yang memungkinkan terjadinya kemitraan baru, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi baru.

“Selama ini perekonomian Indonesia banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat,” kata Rusman Ghazali.

Namun demikian Doktor Administrasi Publik Universitas Kebangsaan Malaysia itu memperkirakan sebagai dampak perang dagang dunia yang berkelanjutan, khususnya AS dan China, ke depan pemerintah dihadapkan masalah akan semakin sulit mencari pinjaman investasi beresiko rendah.

Karena itulah, lanjut Rusman, pemerintah dituntut terus membuka peluang dan mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sektor perdagangan dengan negara baru harus terus dikembangkan untuk memperkuat ekspor Indonesia.

Pilihan alternatif yang memungkinkan adalah menggencarkan kerjasama investasi dan perdagangan melalui pola partnership yang memungkinkan terjadinya kemitraan.

Sementara itu Syahganda dari Sabang - Merauke Circle mengemukakan, masuknya Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum partai tersebut Edhy Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi – KH. Ma’ruf Amin telah mengubah dinamika politik bangsa kekinian.

“Pemerintah saat ini menjadi sangat kuat dan hanya meninggalkan ruang sempit untuk berbeda pendapat di parlemen,” katanya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Syahganda, pemerintah mestinya sangat leluasa menjalankan program-programnya, termasuk program ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warganya.

Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, paling tidak mempertahankan di tengah gejolak ekonomi global.

Namun diakuinya, tantangan yang muncul justru tidak berada dalam lingkungan domestik. Ia setuju dengan pandangan Rusman Ghazali, bahwa pemerintahan Jokowi - KH Ma’ruf Amin justru menghadapi tantangan dari luar, yaitu ketidakpastian ekonomi global.

Berhasil tidaknya pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global itu, menurut Rusman, tergantung pada kelincahan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang friendly market, dan dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan mitra kerjasama yang lebih produktif.

“Pemerintah Jokowi-KH Ma’ruf Amin memiliki peluang itu karena bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada oposisi di dalam negeri,” pungkas Rusman.