TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menduga ada praktik monopoli oleh perusahaan swasta di empat trayek pengiriman barang via tol laut.

Monopoli ini mengakibatkan harga barang tetap tinggi, meski telah ada subsidi biaya logistik dari pemerintah.

Adapun keempat rute tersebut yaitu Tanjung Priok-Namlea, Tanjung Priok-Saumlaki, Tanjung Priok-Dobo, dan Tanjung Priok-Wasior.

Baca: Langkah Kemenhub Cegah Kecelakaan Penerbangan Agar Kasus Lion Air JT610 Tak Terulang

Baca: Jokowi Keluhkan Rute Tol Laut, Menhub Tuding Ada Pratik Monopoli

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan, monopoli terjadi pada trayek tol laut di daerah bagian Timur, seperti Maluku dan Papua.

"Kebanyakan trayek yang dimonopoli memang di Indonesia bagian timur. Ini terjadi karena pengirimannya paling besar ke sana," kata Wisnu di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Wisnu menjelaskan, dugaan praktik monopoli itu sudah diendus pemerintah sejak lama.

Hal itu berdasarkan laporan pengawasan operasional pengiriman barang yang telah dilakukan oleh masing-masing kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP).

Wisnu telah meminta KSOP untuk menggalakan pengawasan terhadap pengiriman barang.

Dia pun mengaku telah mengantongi nama-nama perusahaan yang melalukan monopoli itu, namun enggan menyebutkannya.

"Perusahaan yang monopoli sudah diketahui. Nanti akan kita sampaikan," ujarnya.

Dia melanjutkan, pemerintah sejak tahun lalu sudah membuat sistem digital untuk mengawasi arus barang masuk dan keluar lewat Informasi Muatan Ruang Kerja (IMRK).

Dari sistem tersebut, akan terlacak nama-nama perusahaan yang terlibat dalam pengiriman barang.

Selain itu, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terkait dugaan praktik monopoli tersebut.

"Kami akan rapat dengan KPPU besok Sabtu (2/11/2019) di Surabaya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan kesal rute tol laut saat ini dikuasai oleh perusahaan swasta, yang membuat harga barang di daerah tidak terjangkau.

Menurut Jokowi, pergerakan logistik melalui tol laut berdasarkan data yang ada, kata Jokowi, telah mampu menurunkan harga sebesar 20 persen sampai 30 persen.

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini, barang-barangnya dikuasai swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini. Tolong dikerjakan dan diselesaikan," ujar Jokowi.

Melihat kondisi tersebut, kata Jokowi, apakah pemerintah perlu melakukan intervensi melalui Kementerian BUMN atau membuat kompetitornya, agar harga barang di berbagai daerah tetap terjangkau.

"Tol lautnya ada dan harganya tetap ya buat apa? Tol laut dibangun untuk menurunkan biaya logistik, kita enggak mau harga ditentukan satu perusahaan," papar Jokowi.