TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan besar-besaran pejabat di internal kementeriannya. Posisi sekretaris menteri dan sejumlah deputi di Kementerian BUMN dia reposisi.

Pendek kata, dia menyapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementerian yang ia pimpin.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga seperti dikutip Kompas.com menyatakan, tujuh pejabat eselon I kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah BUMN. Saat ini enam diantara mereka sudah alih jabatan.

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019).

ARya menyatakan, enam deputi dan satu sekretaris kementerian BUMN dianggap mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN. BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

"Kinerja operasi, kinerja keuangan. Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun. Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," kata dia.

Berdasar informasi yang kami himpun sejumlah nama jajaran deputi kementerian BUMN yang mendapatkan posisi bary dari Erick Thohir. Mereka adalah:

1. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menjadi Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Wahyu Kuncoro menjadi Wakil Direktur Utama PT Pegadaian.

3. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II.

4. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno menjadi Direktur Utama PT Barata.

5. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Gatot Trihargo menjadi Wakil Direktur Utama PT Bulog.

6. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Aloysius Kiik Ro menjadi Wakil Direktur Utama PT Danareksa.

7. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra Samal menjadi Wakil Direktur Utama PT Pelindo II.

Jika mengecek di situs kementerian BUMN http://bumn.go.id/halaman/profilpejabat, ada satu nama yang belum mendapatkan posisi. Dia adalah Ahmad Bambang yang selama ini menjabat Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Nama Ahmad Bambang masih tercantum di website tersebut.

Dalam wawancara dengan media, Ahmad Bambang menyatakan dirinya telah diberhentikan oleh Menteri BUMN terdahulu, yakni Rini Sumarno pada minggu ke-3 September 2019 dengan alasan kesehatan.

Ahmad Bambang menerima penyerahan SK Pemberhentian dari Presiden Jokowi, meskipun SK nya sendiri tertanggal 13 Agustus 2019.

“Saya sudah diberhentikan secara resmi oleh Bu Menteri pada bulan September kemarin karena alasan kesehatan” ujar Ahmad Bambang.

Ahmad Bambang menyatakan, sebenarnya pada Maret dan April 2019 lalu dirinya sudah mengikuti serangkaian uji kesehatan di RSCM yang dilakukan oleh Tim Dokter Terpadu (bentukan Menteri Kesehatan) atas permintaan MenPAN-RB.

Hasilnya, tim dokter RSCM Kementerian Kesehatan tsb telah memberikan rekomendasi bahwa Bambang lulus uji kesehatan dan psikologi yang diminta. 

“Pada saat saya uji kesehatan di RSCM pada Maret, kesehatan saya baik-baik saja. Tim dokter mengatakan saya masih direkomendasikan untuk melanjutkan tanggungjawab sebagai Deputi KSPP," ujarnya.

"Jadi saya tidak paham mengapa kesehatan kemudian menjadi alasannya. Anggap saja diberikan waktu yang lebih leluasa untuk sembuh total," kata dia.

Apa ada peluang bagi Ahmad Bambang menempati pos baru di BUMN dalam rangkaian perombakan deputi oleh Erick Thohir ini?

Berdasar catatan, Ahmad Bambang dilantik sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan pada November 2017.

Dia menghabiskan hampir seluruh karirnya di PT Pertamina (Persero) sejak 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (Mei 2018-April 2019).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan para mantan deputi itu akan ditempatkan di perusahaan sebagai direksi. Namun detailnya masih harus menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS).

Ahmad Bambang bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk mendukung kinerja Erick Thohir seperti yang diinginkan Presiden Jokowi demi memajukan BUMN.