Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Silmy Karim menemui Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah mengenai perbaikan regulasi guna mendorong pertumbuhan industri baja nasional.

"Kami membahas regulasi yang dibutuhkan untuk industri baja nasional dalam rangka subsitusi impor. Kita tahu bahwa baja merupakan salah satu penekan neraca perdagangan Indonesia nomor 3 dengan importasi sebesar sekitar USD 6 miliar," kata Silmy.

"Nah ini kan tidak baik buat perekonomian nasional, sehingga tadi kita mendiskusikan apa-apa yang ada pada yang bisa diperbaiki, kita usulkan untuk menjadi suatu regulasi yang fair untuk semua pihak," tambahnya.

Baca: Fahri Hamzah Kritik Erick Thohir, Rizal Ramli Singgung Utang Budi pada Ahok : Pak Jokowi Sing Eling

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat industri baja nasional terpuruk adalah free trade agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas dengan China sejak 2010 lalu.

"Kita kan tahu akibat dengan adanya FTA dengan China pada 2010, akibatkan industri baja nasional terpuruk, impor makin tinggi dan saat ini untuk flat produk saja enam juta ton kita impor," kata Silmy.

"Belum lagi terjadi banyak praktik-praktik unfair trade. Itu kan terkait pengalihan HS number untuk hindari bea masuk anti damping. Ini kan perbuatan-perbuatan enggak baik, yang kita butuhkan sebagai industri baja nasional fair bukan curang masalahnya kan curang," imbuhnya.

Untuk, pihaknya meminta kementerian yang dipimpin Erick Thohir ini untuk mengulas kembali soal FTA itu.

"Jadi gimana kita dukung industri baja nasional itu sehat, kompetitif, tidak dicurangi oleh importir maupun produsen luar negeri. Itu yang musti dijaga," pungkasnya.