Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Reksadana Minna Padi, Komisi XI DPR: Sanksi OJK Jangan merusak Kepercayaan Investor

Jangan sampai ke depan, keputusan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan nasabah merasa dirugikan.

Kasus Reksadana Minna Padi, Komisi XI DPR: Sanksi OJK Jangan merusak Kepercayaan Investor
Ist
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menghimbau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengedepankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap industri jasa keuangan.

Keputusan yang terlalu keras kepada perusahaan manajer investasi (MI) yang dinilai menyimpang harus mempertimbangkan perlindungan investor agar tidak merusak kepercayaan pasar.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito mengatakan ke depan bisa lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaku di industri jasa keuangan.

Dia mengatakan, jangan sampai ke depan, keputusan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan nasabah merasa dirugikan.

Contoh kasus terakhir yang muncul dipermukaan yakni penutupan enam reksa dana (RD) milik Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

Keputusan ini dinilai berbagai kalangan tidak tepat. Pasalnya dapat merugikan nasabah.

Penutupan ini dilakukan ketika OJK menemukan dua reksa dana yang dikelola perseroan dijual dengan janji return pasti (fixed return) masing-masing 11% antara waktu 6 bulan-12 bulan.

Baca: Komisi IX Konsisten Minta BPJS Tak Naikkan Iuran Kelas III

"Untuk masa datang, pengawasan harus lebih intensif lagi. Jangan langsung mengambil decision yang agak ekstrem."

"Bisa diperingatkan dulu dan lain-lain secara bertahap. Jangan sampai merusak kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di sektor keuangan," kata Dito kepada wartawan di Jakarta.

Baca: Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee juga mengkritik keputusan OJK. Ia mengatakan seharusnya OJK lebih memberikan pengarahan ke perusahaan terkait, dengan perbaikan tata kelola perusahaan terlebih dahulu. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas