DEPRINDO : Semua Bank Pelaksana Inisiatif Penuhi Kuota KPR FLPP Tahun 2020
jumlah kuota rumah subsidi sebanyak 102.500 unit rumah yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR tahun 2020 tidak mencukupi.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua Umum Developer Properti Indonesia (DEPRINDO) Riska Martina Sitepu, berharap semua Bank bersatu untuk meminta penambahan kuota KPR Rumah Bersubsidi tahun 2020.
Dengan demikian, upaya ukntuk memenuhi penambahan kuota tahun 2020 tidak hanya dilakukan oleh satu bank saja tetapi oleh banyak bank.
Sebelumnya, pihak Bank Tabungan Negara (BTN) meminta tambahan anggaran KPR FLPP sebesar Rp 20 Triliun untuk tahun 2020. BTN menilai, jumlah kuota rumah subsidi sebanyak 102.500 unit rumah yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR tahun 2020 tidak mencukupi.
Baca: Kejaksaan Agung Tunggu Perhitungan Kerugian Negara dari BPK Terkait Kasus Korupsi BTN Cabang Batam
DEPRINDO, kata Riska, sangat mengharapkan semua bank yang terlibat dalam penyaluran KPR rumah subsidi (tidak hanya BTN) bersama-sama menyampaikan keinginan penambahan kuota KPR rumah subsidi.
Baca: Atasi Kredit Lesu, Bos Baru Mandiri Sinergikan Seluruh Anak Perusahaan
“Pada tanggal 19 Desember 2019 kemarin sudah diresmikan PKO antara LPDPP - Kementrian PUPR dengan lebih dari 30 bank, yang mana sudah ad penetapan jumlah kpR rumah subsidi sebanyak 102.500," kata dia.
"Jika kuota tersebut dinilai kurang, tentunya kita berharap tidak hanya BTN yang menyampaikan kekurangan kuota itu. Memenuhi kebutuhan kuota FLPP 2020 itu tanggung jawab bersama bank pelaksana lainnya karna tiap bank tentu memprediksi penyerapan kuotanya" ujar Riska dalam penjelasannya, Sabtu (21/12/2019).
Baca: Erick Thohir Beberkan Alasan Tunjuk Chandra Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN
Lanjut Riska, bank-bank pelaksana juga harus aktif untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait keinginan untuk menambah kuota KPR subsidi tahun 2020. Menurutnya, komunikasi yang kurang menyebabkan pemerintah tidak bisa menangkap berapa banyak kebutuhan penyaluran kredit oleh bank-bank pelaksana.
“BTN dan juga bank-bank lain, harus mengkomunikasikan rencana kebutuhan sebelum pembiayaan perseroan dengan Kementerian PUPR. Supaya, kementerian bisa memahami keutuhan kuota rumah subsidi sesuai dengan rencana pembiayan perseroan,” tegas Riska.
Baca: Chandra Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN, Erick Thohir: Background-nya Hukum, BTN Ada Isu Kurang Baik
Deprindo juga mengharapkan, bank-bank pelaksana saling berkomunikasi untuk mendukung penambahan kuota. Komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian PUPR dan para pengembng rumah subsidi. Komunikasi yang terbuka bisa sukseskan pencapaian target pemenuhan program sejuta rumah dari pemerintah.
"Kita yakinlah tidak hanya bank tertentu yang peduli dengan kebutuhan rumah rakyat ini. Lebih dari 5 tahun pasar properti cenderung lesu tetapi penjualan rumah KPR FLPP tetap antusias bahkan meningkat maka perlu ada perhatian lebih di sektor ini. Mari kita tetap memajukan sektor ini,” ujar Riska.