Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menagih penyaluran Rp 1,5 triliun kredit murah.

Sri Mulyani menjelaskan, sudah ada 4 koperasi dibawah naungan PBNU menerima kredit murah senilai Rp 211 miliar.

Namun, masalahnya ketika penyaluran tersebut menyasar pondok pesantren yang butuh pengawasan dari sisi pembukuan layaknya koperasi.

"Masyarakat NU yang masuk dalam koperasi punya sistem pembukuan, kami bisa dukung usahanya. Waktu itu minta kami berikan langsung ke masyarakat melalui pondok pesantren, salurkan ke beberapa individu, tapi tidak bisa pickup karena di level ultra mikro pendampingan penting," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Karena itu, lanjutnya, PBNU minta desain penyaluran diubah dan sudah diakomodir Kementerian Keuangan, namun dengan catatan mematuhi rambu-rambu dan tata kelola.

"Investasi harus rollover, bukan hibah seperti PKH. Kalau rollover, kapasitas di level grassroot butuh pendamping dan dukungan untuk mereka dapat dukungan pemerintah melalui akses permodalan," kata Sri Mulyani.

Baca: Kenakan Bea Masuk Impor Barang e-Commerce, Sri Mulyani Kena Petisi

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kerja sama itu sudah sejak 2017 dengan menyasar 5 hingga 10 juta pengusaha untuk dapat kredit murah.

"Kami buat MoU kepada NU dan ormas lainnya pada 2017. Operasional Rp 1,5 triliun untuk menyalurkan kredit ultra mikro lewat beberapa lembaga," pungkasnya.