Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pemerintah bisa meninjau kembali investasi China di Indonesia untuk menyikapi sikap klaim sepihak China terhadap wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Menurutnya, jika pemerintah China tidak merespons nota protes Indonesia, pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral dengan China.

"Saya pikir bisa saja kalau memang China tidak ada respons," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan wilayah Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hal itu sesuai ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

Ia meminta Cina untuk menghormati ketetapan itu, karena Cina juga menjadi negara menyepakati ratifikasi UNCLOS.

Baca: Langgar Kedaulatan Indonesia, Retno Marsudi: Tiongkok Harus Patuh Aturan UNCLOS!

"Tetapi apapun yang terjadi semua ini kan sudah diatur dalam konvensi (UNCLOS), sehingga kita minta Cina untuk mentaati," ujarnya.

Syarief menyatakan China saat ini memang investor terbesar ketiga di Indonesia. Namun dia menilai kasus klaim perairan Natuna akan mengganggu hubungan Indonesia-Cina.

Baca: Tak Hiraukan TNI, Kapal Tiongkok Masih Nekat Terobos Natuna, Yudo Margono: Kami Perkuat Lagi

Meski China memiliki investasi yang besar di Indonesia, Syarief menilai tetap membutuhkan Indonesia.

Karena itu dia menilai Indonesia tidak perlu khawatir implikasinya terhadap ekonomi.

"Kalau ada implikasinya terhadap ekonomi itu merupakan risiko menjaga kedaulatan. Cina merupakan investor ketiga dan juga pasti Cina sangat membutuhkan indonesia," kata dia.

Jangan Lembek

Pemerintahan Jokowi diminta belajar dari kasus klaim blok Ambalat oleh Pemerintah Malaysia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).