Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan hubungan bisnis yang terjalin dengan Tiongkok murni 'hubungan bisnis' dan tidak akan ditarik ke ranah pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menegaskan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan NKRI, dan Natuna tetap dipertahankan sebagai wilayah kedaulatan negara ini.

Menurut Luhut, kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan Tiongkok selama ini terjalin secara profesional, baik itu di bidang investasi maupun sektor lainnya.

"Ini saya klarifikasi, kita tidak ada sama sekali G to G dengan Tiongkok," ujar Luhut, saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Baca: Soal Natuna, Menko Luhut Sebut Indonesia-Tiongkok Kakak Beradik

Baca: Minta Tambah Kapal Perang, Nelayan Natuna Harap Adanya Patroli Keamanan 24 Jam di Perairan Natuna

Baca: Beda Sikap Para Menteri Jokowi Soal Natuna: Luhut Panjaitan, Prabowo Subianto, hingga Mahfud MD

Bukan Government to Government (G2G), melainkan Business to Business (B2B).

Sehingga Luhut menegaskan, gesekan kecil di Natuna tidak akan mempengaruhi kerja sama B2B dengan Tiongkok.

"Tiongkok sangat kooperatif (bekerjasama) dengan kita, saya kira (kerja sama) dengan Tiongkok bagus saja," kata Luhut.

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Ia memandang masalah hubungan B2B dengan Tiongkok dan peristiwa yang terjadi di Natuna sebagai dua hal yang berbeda.

Menurutnya, apa yang terjadi di Natuna adalah masalah kedaulatan dan itu kaitannya adalah dengan hukum.

Sedangkan kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang terjalin selama ini adalah murni bisnis.

"Sekali lagi saya mengatakan bahwa investasi dengan persoalan Natuna (adalah) dua hal yang berbeda," tegas Lahadalia.