Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak awal tahun 2020 kapal nelayan China yang didampingi coast guard melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEE Indonesia, tepatnya Natuna.

Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dengan peraturan tersebut, kapal-kapal asing tidak boleh memasuki zona tersebut apalagi melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kedaulatan Indonesia merupakan hal yang tak dapat diganggu gugat.

"Kita harus yakin bahwa urusan diplomasi, ekonomi dan urusan ekonomi itu berbeda. Dalam hal ini urusan investasi dari negara-negara lain ke Indonesia, termasuk China. Kita harus yakin bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjanjikan bagi para investor," tutur Agus di acara penyerahan bantuan di Sentra IKM Makanan, Minuman dan Konveksi, Tangerang, Kamis (9/1/2020). 

Baca: Sindiran Ali Mochtar Ngabalin Soal Konflik Natuna: Ente Punya Kekuatan Apa Perang dengan China?

Menperin juga melihat ketegasan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengusir kapal asing juga tak akan berpengaruh pada investasi China di Tanah Air.

Baca: Respons Klaim China, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Tak Bisa Ditawar-tawar: Natuna adalah Indonesia

"Kami yakin bahwa kedaulatan itu merupakan harga mati. Di sisi lain, bahwa Indonesia itu sangat menjanjikan. Bahkan beberapa negara yang ada di kawasan Asia Timur sudah melirik investasi ke kawasan ASEAN. Kawasan ASEAN paling besar dan punya potensi paling bagus ya pasti Indonesia," jelas Menperin.

Menperin memastikan kembali bahwa ketegasan pemerintah tak akan mengganggu investasi yang datang ke Indonesia.

"Saya nggak melihat itu akan mengganggu investasi. Dari berbagai kacamata, saya berani mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang menjanjikan bagi para investor termasuk China," ujarnya.