TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir enggan berkomentar banyak terhadap isu korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri.

Erick mengaku masih menunggu hasil audit Asabri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perusahaan asuransi berpelat merah itu.

"Ini baru Jiwasraya. BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri saya belum dapat audit BPK, kita tunggu saja," kata Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Baca: Imigrasi Terima Permintaan Cekal Tambahan Atas 3 Orang dari Kejagung

Baca: BEI: Transaksi Awal Tahun Minim Bukan Dampak Saham Gorengan Jiwasraya

Erick menjelaskan, audit BPK akan menjadi dasar untuk menemukan permasalahan yang terjadi di Asabri. Dia enggan berkomentar lebih jauh sebelum memahami persoalan tersebut.

"Saya belum siap bicara soal asabri karena belum tahu," ucap Erick.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri) dengan nilai yang diduga lebih dari Rp10 Triliun.

Ia juga menjelaskan, satu di antara tujuan pembentukan satu di antara perusahaan plat merah tersebut dulu adalah untuk menyimpan dana asuransi sosial bagi kepolisian dan tentara yang pensiun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2020).

Mahfud MD mengatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat terkait hal tersebut.