Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pertumbuhan jumlah wirausaha yang sekarang baru di bawah persen dan didominasi usaha skala mikro.

Padahal prasyaratan negara maju jumlah pengusahanya minimal dua persen.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pentingnya gerakan UMKM naik kelas yang saat ini menjadi prioritas bukan untuk menciptakan konglomerasi baru.

"Karena itu, harus ada UMKM naik kelas. Naik kelas itu bukan berarti melahirkan konglomerasi baru tapi untuk menciptakan keadilan ekonomi. Kue ekonomi yang tadinya dikuasai usaha besar dibagi ke UMKM," kata Teten dalam acara UMKM Meetup, Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (22/1/2020).

Baca: Menteri Teten Nilai Brand Kopi Lokal Berdaya Saing Dunia

UMKM naik kelas artinya jumlah wirausaha akan tumbuh.

Teten menjelaskan strategi untuk mencapai UMKM naik kelas dengan cara membuka akses pasar seluas-luasnya di dalam negeri dan ekspor.

Di dalam negeri, dilakukan dengan memprioritaskan produk UMKM untuk pengadaan barang dan jasa K/L.

Selain itu, menyasar pasar ekspor, dengan meningkatkan mutu produk agar memenuhi standar global.

"Yang tadinya tidak bisa ekspor, jadi bisa ekspor, yang tidak bisa menguasai pasar dalam negeri akan bisa ekspor. Kami akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal dari pembiayaan, pendampingan," kata Teten.

Untuk mencapai pasar yang lebih luas tersebut, ia menegaskan, produk UMKM harus mulai memenuhi standar kualitas global.

Harapannya, produk UMKM dapat bersaing di dalam negeri dan pasar global.

Menkop menegaskan harus ada kemitraan antara UMKM dan usaha besar untuk membangun mindset industri di kalangan UMKM.

“Selanjutnya untuk mempermudah ekspor sedang dibahas rencana membentuk kamar ekspor bersama dengan Bea Cukai untuk layanan UMKM. Hal ini dilakukan karena sebenarnya banyak produk UMKM yang bisa ekspor.”