Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law

Menkeu Sri Mulyani: Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah Ditandatangani Presiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani draf RUU Omnibus Law Perpajakan

Menkeu Sri Mulyani: Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah Ditandatangani Presiden
Yanuar Riezqi Yovanda
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani draf RUU Omnibus Law Perpajakan.

Sri Mulyani menyampaikan, draf tersebut sudah diserahkan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

"Sudah kami serahkan draf Omnibus Law ke Ketua DPR dan fraksi. Kirimkan sesuai mekanisme perundang-undangan DPR," ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca: PKS-Demokrat Ngotot soal Pansus Hak Angket Jiwasraya, Apa Kelebihannya dibanding Panja?

Baca: Instruksi Presiden Jokowi Terkait Kesiagaan Hadapi Bencana

Baca: Arahan Jokowi: Cegah dan Kurangi Dampak Bencana dengan Pendekatan Ekologis

Sementara itu, untuk draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih belum diserahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Untuk yang cipta lapangan kerja, tadi Pak Airlangga kan menyampaikan masih dalam pekan ini," katanya.

Di sisi lain, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, proses pengesahan Omnibus Law menjadi Undang-undang sepenuhnya ada di DPR.

"Nanti tergantung kan dari DPR akan menetapkan dulu dari paripurna dulu. Nanti di paripurna ditetapkan bagaimana, kita ikuti mekanisme yang ada di DPR saja," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas