Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Cegah Kartel, Pemerintah Diminta Ubah Skema Impor Pangan Jadi Sistem Tarif

Bahkan kebijakan tarif tidak memungkinkan adanya selisih harga yang tinggi antara negara asal impor dan dalam negeri, sehingga meminimalisir praktik

Cegah Kartel, Pemerintah Diminta Ubah Skema Impor Pangan Jadi Sistem Tarif
TRIBUNNEWS.COM/IST
Said Abdullah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah meminta pemerintah mengubah skema impor pangan dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif.

Menurutnya, kebijakan impor dengan sistem kuota syarat dengan upaya memburu rente. Sedangkan, dengan model pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya.

Bahkan kebijakan tarif tidak memungkinkan adanya selisih harga yang tinggi antara negara asal impor dan dalam negeri, sehingga meminimalisir praktik suap.

Baca: UPDATE Daftar Nama 4 Korban Meninggal Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Hanyut di Sungai Sempor DIY

Baca: Kapal Pesiar Jepang Diamond Princess Hentikan Layanan 23 Februari, Penumpang Sehat Di-Hotel-kan

Baca: Timo Tjahjanto Sebut Film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 Lebih Menyenangkan dari yang Pertama

“Para pelaku impor juga lebih terbuka, karena memungkinkan banyak pihak jadi importir, sebab asal bisa memenuhi pembayaran tarif dan keekonomian barang didalam negeri masih memungkinkan,” ujar Said, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Ia menilai, kebijakan tarif impor secara internasional meminimalisir perselisihan di meja World Trade Organization (WTO) asal pengenaan kebijakan tarif transparan dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan WTO.

“Konsekuensinya, Indonesia terikat dengan kesepakatan-kesepakatan dalam WTO,” ucapnya.

Dia mengaku, kebijakan impor lumrah dalam interaksi perdagangan antar negara.

Namun, dalam kebijakan impor yang ditujukan menyeimbangkan supply and demand justru berubah menjadi ruang berburu rente, permainan kartel dan perselisihan internasional.

Bahkan dalam prinsip perdagangan bebas (free trade), kuota impor dianggap sebagai kebijakan haram.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas