Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi bersama sejumlah jajaran kabinet Indonesia Maju pada Rabu, (18/3/2020).

Dalam ratas tersebut Presiden menyampaikan bahwa saat ini persoalan mengenai ekosistem logistik nasional yang perlu diakui masih belum sepenuhnya memadai dan menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia.

"Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa Logistics Performance Index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46," ujarnya dikutip dari Sekretariat Presiden.

Beberapa negara lain yang berada di atas Indonesia di antaranya ialah Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India.

Sama halnya dengan kondisi yang tergambar dalam Indeks Trading Across Borders yang mencatat waktu dan biaya terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni kepatuhan perbatasan, pemenuhan dokumen, dan transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor dan impor barang yang masih belum mengalami peningkatan berarti.

Hal itu berpengaruh terhadap proses kemudahan berusaha di Indonesia.

"Kita masih stagnan di peringkat ke-116. Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya," kata Presiden.

Biaya logistik Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lain. Padahal, biaya logistik dan transportasi yang tidak reliabel membuat biaya inventori akan semakin meningkat.

Presiden menyebut salah satu penyebabnya ialah adanya proses birokrasi berbelit dalam hal itu.

"Saya mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi. Masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih kuatnya ego sektoral. Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai ke hilir," ungkapnya.

Baca: BNI Tunggu Hasil Pemeriksaan Lab untuk Pastikan Penyebab Kematian Karyawannya

Selain memangkas birokrasi berbelit, menurutnya, saat ini pemerintah butuh akan adanya platform logistik terpadu mulai dari hulu hingga hilir di mana platform tersebut haruslah menerapkan teknologi dan pemanfaatan tata ruang logistik yang lebih efisien.

Baca: Utang Luar Negeri Pemerintah Melonjak di Januari 2020, Didominasi Surat Utang

"Ekosistem logistik nasional kita harus kita perbaiki. Kita harus memulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun untuk impor," ujarnya.

Baca: Rupiah Terus Melemah, Tembus Rp 15.223 per Dollar AS

Presiden minta agar birokrasi yang berbelit-belit dipangkas dan sederhanakan proses,serta lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis lainnya.

"Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan perubahan yang jelas dan terukur, maka ekosistem logistik nasional negara kita akan menjadi lebih efisien," sebutnya.