Chatib Basri: Jangan Bahas Pemindahan Ibu Kota Kalau Penanganan Covid-19 Belum Tuntas
"Kalau menyuruh masyarakat tinggal di rumah maka harus ada kompensasi. Pemerintah fokus suplai pangan dan pengaman sosial," ujarnya.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Chatib Basri meminta pemerintah melakukan pembahasan pindah Ibu Kota dan Omnibus Law setelah pandemi Covid-19 atau corona selesai.
Chatib menjelaskan, pemerintah saat ini harus fokus terhadap penangangan Covid-19 dari sisi ekonomi selain dua hal tersebut.
"Sepertinya untuk Omnibus Law atau pindah Ibu Kota, saya pikir pemerintah fokus mengatasi pandemi. Sisanya nanti," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Senin (13/4/2020).
Menurutnya, mengontrol pandemi jadi prioritas teratas melalui serangkaian kebijakan stimulus dari sisi kesehatan, sosial, dan bisnis perusahaan.
Baca: Ada PSBB, Selebgram Cantik Ini Bergaya Ala #PillowChallenge di Rumah
"Kamu tidak bisa meningkatkan ekonomi saat ini. Situasi jangka pendek yakni alokasi dana ke kesehatan, perlindungan sosial, dan membantu perusahaan," kata Chatib.
Baca: Kemarin Dilarang, Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang di Wilayah PSBB dengan Protokol Kesehatan
Jaring pengaman sosial tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kerusuhan di publik karena tidak memiliki ketersediaan uang saat hanya di rumah.
"Kalau menyuruh masyarakat tinggal di rumah maka harus ada kompensasi. Pemerintah fokus suplai pangan dan pengaman sosial," ujarnya.
