TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom muda Bhima Yudhistira menyambut baik mundurnya Belva Devara, CEO Ruangguru dari posisi Staf Khusus Presiden Jokowi setelah keterlibatan Ruangguru dipersoalkan oleh masyarakat luas di program Kartu Prakerja yang diinisiasi Istana dalam rangka jaring pengaman sosial untuk korban pandemi Corona. 

Bhima Yudhistira adalah ekonom yang pada hari Minggu pagi, 19 April 2020 lalu menantang Belva Devara dalam debat terbuka untuk menguji kesahihan prosedur Ruangguru di program Kartu Prakerja berikut gagasan yang ditawarkan.

Postingan Bhima tentang debat terbuka tersebut diunggah di akun Facebook-nya. Dia menulis:

Milenial adalah generasi yang diharapkan membawa perubahan, berani melawan arus, tidak berada dalam lingkungan oligarki. Oleh karena itu publik ingin melihat gagasan apa yang bisa ditawarkan Milenial ditengah pandemi.

Ini undangan debat terbuka sesama Milenial, dalam rangka membangun kesadaran intelektual. Saya berharap kawan @belvadevara bisa memenuhi undangan ini.

*Kawan wartawan yang baik, saya ingin katakan bahwa saya sebagai pribadi bertanggung jawab dan tidak membawa nama lembaga apapun. terimakasih.

Setelah Belva resmi menyatakan mundur dari posisi staf khusus Presiden dan diumumkan Selasa 21 April 2020 kemarin, malam harinya, Bhima memberikan tanggapan yang dia tuangkan dalam empat poin pernyataan.

Dia menulis:

Tanggapan terhadap mundurnya Belva:

1. Saya mengapresiasi mundurnya kawan Belva Devara dari posisi Staff Khusus Presiden sebagai bentuk pertanggung jawaban Milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.

Belva telah menunjukkan bahwa Milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di Pemerintahan.

2. Namun, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva.

Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah. Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT dibandingkan dengan pelatihan online.

Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19.