TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pangan dinilai menjadi persoalan sangat strategis di tengah pandemi covid-19.

Ketersediaan stok pangan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di tengah produksi padi nasional turun, impor tersumbat, dan daya beli masyarakat menurun akibat terdampak wabah virus Corona. 

Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah untuk mengkoordinasikan ketersediaan dan distribusi pangan sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan harganya terjangkau.

Baca: Kisruh Nepotisme dan Keretakan Hubungan PSSI - PT LIB, Pengamat Minta Kedua Pihak Selesaikan Masalah

“Kami mengusulkan Dewan Ketahanan Pangan yang memimpin pengelolaan pangan nasional di tengah bencana nasional ini dengan menjadi off-taker produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta berperan aktif dalam pendistribusian sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan, dan melibatkan BUMN, BUMD, swasta dan pihak terkait lainnya,” ungkap Lukmanul Hakim. 

Baca: Sedang Berencana Punya Momongan? Begini Cara Hitung Masa Subur yang Tepat

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Dewan Ketahanan Pangan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin Gubernur/Bupati/Walikota. 

“Dewan Ketahanan Pangan sangat powerfull sangat efektif untuk mengatasi permasalahan pangan,” tutur Lukmanul Hakim dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Antisipasi dan Mitigasi Sektor Pangan Terdampak Covid-19, Senin (27/4). 

Realitas di lapangan saat ini, sebagian produk pertanian tidak terserap oleh pasar karena tidak beroperasinya industri hotel, restoran dan kafe (horeka) dan ditutupnya mal-mal dalam kebijakan Pematasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Produk pertanian yang terdampak antara lain sektor hortikultura, sayuran, dan jagung yang kini harganya turun. 

Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia Maxyedul Sola mengungkapkan, panen jagung saat ini baru 5-10 persen.

Namun, harga jagung tertekan di bawah harga pokok produksi (HPP) jagung yang ditetapkan pemerintah Rp 3.150 di tingkat petani dengan kadar air 15%. “Produksi jagung diproyeksikan sekitar 4 juta ton. Namun saat ini hasil panen belum terserap,” ungkap Sola.

Di peternakan antara lain surplusnya produksi ayam ras sehingga harga di peternak jatuh. Saat ini industri pembibitan ayam ras dan BUMN diminta melakukan pembelian kelebihan ayam tersebut agar harga di peternak mengalami kenaikan.

Di sektor perikanan juga mengalami hal yang sama, serapan pasar atas hasil tangkapan nelayan menurun sehingga harganya anjlok.

Sedangkan beras, justru mengalami kenaikan harga si pasar saat ini pada kisaran Rp 11.000 - 12.000 per kg beras medium.

Selain karena permintaan tinggi, ini akibat penurunan produksi pada pada kuartal pertama ini. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada periode Januari – April 2020 diproyeksikan seluas 3,8 juta hektar, dengan hasil Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 19,95 juta ton (produksi beras 11,43 juta ton). 

Konsumsi beras nasional pada periode sama mencapai 9,97 juta ton. Masih terdapat surplus beras 1,46 juta ton, namun ini hanya sepertiga dari surplus beras periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,07 juta ton. 

Produksi padi tahun ini menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14,97 juta ton beras (25,8 juta ton GKG).

Meski begitu cadangan beras dalam posisi aman, hingga bulan Juni 2020 diperkirakan akan surplus 1,8 juta ton. Namun, bila tidak meningkatkan produksi setelah Juni 2020 perlu kebijakan untuk menambah cadangan beras.

Kelangkaan stok terjadi pada gula. Harga gula mengalami kenaikan tajam dari Rp 14.600 per kg menjadi Rp 18.400 per kg, naik 36 persen (23 April 2020), bahkan langka di pasar modern dan pasar tradisional. Produksi gula pada 2019 sebesar 2,23 juta ton, diperkirakan mengalami kenaikan pada 2020. 

Sedangkan konsumsi gula konstan pada kisaran 6 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan gula selama ini dilakukan impor.

Namun pada 2020 terjadi keterlambatan keputusan impor dan alokasi impor GKM (Gula Kristal Mentah) untuk industri gula rafinasi, menjadi tantangan fleksibilitas izin impor gula mentah dan gula putih (GKP). “Titik kritis ketersediaan gula terjadi pada April-Mei-Juni 2020,” ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA Bustanul Arifin.

Berita ini tayang di Kontan dengan judul: Pemerintah diminta optimalkan Dewan Ketahanan Pangan jamin stok di tengah pandemi