Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai perubahan skema kerja proyek dari reguler menjadi program padat karya tunai mampu menyerap 78 ribu tenaga kerja.

"Program padat karya tunai ini bisa menyerap sampai 78 ribu tenaga kerja," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam raker dengan Komisi V DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Program padat karya tunai ini akan dilaksanakan di 2.865 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami melakukan recofusing ini dua sampai tiga bulan dari sebelumnya reguler menggunakan alat-alat berat menjadi kita maksimalkan memakai tenaga kerja," kata Basuki.

Baca: THR untuk Pegawai Negeri Sipil Cair Jumat Pekan Ini

Program padat karya tunai meliputi pengerjaan rumah tidak laik huni, pemeliharaan rutin jembatan, peremajaan saluran air (drainase) perkotaan kumuh, perbaikan jalan produksi di persawahan hingga sanitasi air bersih dan sanitasi air minum. 

Baca: KPK Punya Utang 8 DPO, Firli Bahuri: Semua Ditetapkan Pimpinan Masa Lalu, Kecuali Harun Masiku

Hal ini dilakukan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarkaat di pedesaan agar daya beli mereka tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.

PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi data diri Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI asal Malaysia yang bisa mengikuti program padat karya tunai.

“Program padat karya tunai bekerja sama dengan Kemenlu dan PMI sesuai protokol kesehatan. Tenaga kerja Indonesia yang pulang dari Malaysia akan identifikasi setelah mereka diisolasi baru bisa kerja,” ujarnya.

Kementerian PUPR, jelas Basuki, menggelontorkan dana Rp10,22 triliun untuk program padat karya tunai dari anggaran realokasi dan refocusing kementerian sebesar Rp36,19 triliun.