Laporan Reporter Tribunnews, Yanuar Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyatakan, tidak ada hubungan dan kesesuaian Program Kartu Prakerja dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul akibat pandemi corona atau Covid-19.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengatakan, kucuran senilai Rp 1 juta untuk penerima Program Kartu Prakerja yang dialokasikan untuk pelatihan online harus diisi dengan yang lebih bermanfaat.

Menurut Sari, seharusnya program tersebut dapat memberikan uang tunai atau sembako kepada korban PHK di tengah situasi darurat Covid-19.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Sanksi: Kendaraan Langgar Ketentuan PSBB Siap-siap Diderek

"Biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta harus lebih ada manfaat misalkan langsung kasih uang tunai, sembako ataupun pelatihannya harus bermanfaat. Calon pekerja tersebut harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca: Kurangi PHK, Pemerintah Bolehkan Warga Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas Lagi

Sementara itu, ia menyampaikan, penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan dari para pekerja.

"Dengan demikian, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi dengan lebih tepat," kata Sari.

Ia menambahkan, pekerja butuh kepastian untuk bisa bekerja kembali pasca pandemi Covid-19 berlalu yang bisa diperoleh melalui Program Kartu Prakerja.

Namun, ternyata kelas pelatihan berbasis online untuk menambah kompetensi pekerja yang dikenai PHK akibat pandemi Covid-19 tidak memberi peluang penempatan kerja.

"Program Kartu Prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," pungkasnya.