Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

Pengamat Sebut RUU Cipta Kerja Layak Didukung Serikat Pekerja, Ini Sebabnya

Menurutnya, serikat pekerja tidak bisa anti terhadap investasi dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan.

Pengamat Sebut RUU Cipta Kerja Layak Didukung Serikat Pekerja, Ini Sebabnya
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menggelar aksi pemanasan menolak Omnibus Law, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Aksi yang sengaja dipusatkan di Bundaran Waru karena tempatnya strategis untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law dan 11 Maret ini merupakan momen penting untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR RI. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) baru-baru ini menyatakan sikap tidak anti investasi dan sepakat hambatan-hambatan dalam perizinan investasi harus diberantas.

Sikap tersebut mendapat tanggapan dari Pakar Ketengakerjaan Indonesian Consultant at Law (IClaw) Hemasari Dharmabumi.

Hemasari menilai seharusnya serikat pekerja mendukung penciptaan lapangan kerja melalui omnibus law RUU Cipta Kerja.

Baca: Banyak Pabrik akan Direlokasi ke Asia Tenggara, Indonesia Berpeluang Melalui RUU Cipta Kerja

Baca: RUU Cipta Kerja Dinilai Bisa Memangkas Ego Sektoral

Baca: Ray Rangkuti: RUU Cipta Kerja Permudah Koordinasi Pusat-Daerah

Menurutnya, serikat pekerja tidak bisa anti terhadap investasi dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan.

“Serikat pekerja tidak bisa anti terhadap investasi. Kenapa? Karena gerakan mereka itu gerakan industrialis. Artinya serikat pekerja ada, kalau industrinya ada. Serikat pekerja itu ada, kalau pekerjaan ada. Serikat pekerja itu hidup, kalau pabrik-pabrik hidup,” kata Hemasari dalam keterangannya, Senin (18/5).

Senior Expert, Researcher, Human Right Issues Consultant ASEAN ini mengatakan, menjadi sangat aneh apabila serikat pekerja tidak mendukung upaya pemerintah mengurangi pengangguran.

Padahal, menurut Hemasari, tingginya angka pengangguran mempengaruhi posisi tawar dari serikat pekerja dalam berunding menegosiasikan pendapatan (gaji) kepada perusahaan.

Menurut Hemasari, serikat pekerja seharusnya bisa memanfaatkan omnibus law RUU Cipta Kerja untuk meminta pemerintah memberikan proteksi lebih terhadap fungsi-fungsi serikat pekerja.

“Yang harus dilakukan serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah untuk menjamin hak dan kebebasan berserikat terutama hak untuk menegosiasikan kesejahteraannya ini. Sehingga, kesejahteraan pekerja nanti adalah hasil negosiasi bukan dari hasil penetapan pemerintah,” kata Hemasari.

Hemasari menjelaskan menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja, kesejahteraan pekerja menjadi tugas dan urusan dari serikat pekerja bukan pemerintah.

Pemerintah, kata Hemasari, hanya memiliki tugas menetapkan upah minimum sebagai safety net.

Hemasari menyayangkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ditunda.
Hemasari berpendapat pemberhentian pembahasan omnibus law ini membuat ekonomi recovery kita nanti akan terlambat.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Pengamat sebut RUU Cipta Kerja layak didukung serikat pekerja, kenapa?

Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas