Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Faisal Basri Rela Beri Kursus Online Gratis Asal Pemerintah Tak Hamburkan Anggaran di Kartu Prakerja

"1,5 triliun itu darah dan keringat kita jadi jangan di hambur-hamburkan. Jangan dicari-cari," tegasnya

Faisal Basri Rela Beri Kursus Online Gratis Asal Pemerintah Tak Hamburkan Anggaran di Kartu Prakerja
Ria Anatasia
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Faisal Basri mengatakan dirinya sanggup menghadirkan kursus online gratis bagi pekerja PHK.

Hal ini berkaitan dengan anggaran sebesar 1,5 triliun yang disiapkan pemerintah untuk kartu pra kerja.

Baca: Tampang Unik dan Berbeda Para Pesepakbola Pasca-Karantina: Dari Botak Jadi Gondrong

"Insya Allah saya bisa menghadirkan kursus orang yang semuanya gratis. Jadi jangan sampai 1,5 triliun itu kita sia-siakan," ujar Faisal Basri dalam webinar Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2020)

"1,5 triliun itu darah dan keringat kita jadi jangan di hambur-hamburkan. Jangan dicari-cari," tegasnya.

Ia lebih mengusulkan bantuan untuk mengatasi pengangguran diberikan dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), ketimbang kursus-kursus online.

Ekonom tersebut juga meminta pada pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pekerja terdampak saja, tapi juga memikirkan pengangguran yang sebelum ada Covid-19 tidak bekerja.

"Ada yang terdampak corona, ada yang sudah tidak kerja. Jadi bukan hanya yang terdampak corona saja, tapi yang belum dapat kerja harusnya juga dapat kartu pra kerja yang mudah-mudahan dibatalkan online-onlinenya,"

Faisal menyebut angka pengangguran usia muda semakin banyak menyusul terjadinya pandemi virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, akibat pendemi Covid-19 orang yang bekerja saat ini hanya 69.9% yang bekerja penuh. Sebanyak 6,3% setengah penganggur dan 23,74% lainnya pekerja paruh waktu.

Menurutnya kelompok pengangguran di usia muda ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena dapat menciptakan ketidakstabilan politik.

Baca: Jusuf Kalla Sebut Bahaya Bagi Masyarakat Jika Berdamai dengan Covid-19

"Kita cari solusi bersama cara terhandal menanggulangi penganggur usia muda. Karena penganggur usia muda ini menciptakan instabilitas politik," katanya.

"Mereka segar bugar, jadi mobilisasi masa itu mudah karena yang muda banyak yang nganggur," ujarnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas