Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Marwan Cik Asan mengkritisi adanya perubahan postur APBN 2020 dari yang telah ditetapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020.

"Perubahan APBN dari APBN yang telah direvisi dalam hitungan hari merupakan perisitiwa langka dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia," ujar Marwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Secara konstitusi, kata Marwan, perubahan revisi APBN 2020 yang ditetapkan melalui Perpres, telah diatur dalam Perpres 54  tahun 2020, pada pasal 3 ayat (2). 

Baca: April 2020, Defisit APBN Mencapai Rp 74,5 Triliun

Dalam poin itu menyatakan jika hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian perubahan postur APBN 2020 setelah berkonsultasi dengan presiden. 

Baca: Indonesia Butuh Rp 104,4 Triliun untuk Menutupi Defisit APBN, Pinjaman ADB Rp 22,3 T Segera Cair

"Terhadap aturan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah diberikan keleluasan untuk merubah postur perubahan APBN 2020 tanpa persetujuan DPR yang memiliki hak budget," ucap Anggota Komisi XI DPR itu 

"Namun yang menjadi pertanyaan publik sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memproyeksikan pengelolaan penerimaan dan belanja dalam APBN, sehingga dapat menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara," paparnya. 

Menurutnya, jika hanya dalam hitungan hari saja pemerintah telah mengumumkan akan merevisi lagi perubahan APBN 2020, tentu hal ini menunjukkan pemerintah telah gagal dalam merumuskan perencanaan dan pengelolaan APBN. 

Kondisi tersebut, dinilai Marwan dapat berujung pada semakin menurunnya kredibilitas dan kepercayaan pemerintah dalam pengelolaan fiskal.

"Bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan kedepan pemerintah  akan kembali melakukan perubahan APBN 2020 yang bermuara pada ketidakpercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan fiskal pemerintah," papar Wakil Ketua Partai Demokrat itu. 

Dalam perubahan postur perubahan APBN 2020 pemerintah memproyeksikan defisit APBN akan meningkat dari 5,07 persen menjadi 6,27 persen. 

Peningkatan defisit lebih dari 3 persen telah diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020. 

"Pemerintah boleh berdalih bahwa besaran defisit lebih dari 3 persen hanya berlangsung sampai dengan tahun 2022 setelah itu akan kembali maksimum 3 persen," tutur Marwan. 

"Resiko fiskal itu akan terjadi melalui pembiayaan defisit melalui utang akan semakin besar dalam 3 tahun kedepan, dan yang menanggung utang tersebut adalah pemerintahan yang akan datang," sambung Marwan. 

Sebagai gambaran bahwa untuk membiayai defisit 6,27 persen pemerintah merencanakan akan menarik utang sebesar Rp.1.206,9 triliun. Kondisi ini dinilai sebagai rekor tertinggi  penarikan utang dalam 1 periode APBN.