Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih condong mementingkan penyelamatan bisnis BUMN ketimbang pemulihan dampak dari Covid-19.

Dia mengatakan paling tidak pemerintah telah menggelontorkan total stimulus Rp152,15 Trilun ke BUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN), Pembayaran Kompensasi, dan Dana Talangan Investasi.

“Sebetulnya ini semua tidak ada hubungannya dengan Covid-19. Faktanya sebelum Covid-19, pemerintah juga belum bayar subsidi energi yang terlalu banyak makanya namanya dana kompensasi. Sebelum pandemi juga sudah banyak masalah,” ujar Faisal dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Baca: ASDP Siapkan Skenario Hadapi Fase New Normal

Dana PMN senilai Rp25,27 Triliun telah disuntik antara lain ke PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Permodalaan Nasional Madani, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Faisal memaparkan pembayaran kompensasi menelan angka cukup besar yakni Rp94,23 Triliun untuk PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Perum Bulog.

Baca: Donald Trump Sembunyi di Bunker saat Demo Kasus George Floyd Pecah di Gedung Putih

“Dana kompensasi ini kan sifatnya tidak ada komitmen di dalam APBN. Hasilnya penggantian kerugian ke Pertamina (Rp48,25 Triliun dan PLN (Rp45,42 Triliun) menjadi terbata-bata. Saya prihatin ini kerusahan seperti di AS nanti terjadi juga di Indonesia,” ucapnya

Sementara Dana Talangan Investasi, pemerintah memberikan stimulus Rp32,65 Triliun, di antaranya kepada Perum Bulog, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Perum Perumnas, PTPN, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Saya harus katakan negara kita ini ugal-ugalan. Kenapa sih negara lain tidak seperti kita karena mereka banyak tabungannya,” imbuhnya.
--