TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali meminta para menteri untuk mempercepat belanja anggaran untuk menggerakan perekonomian.

Sejumlah kementerian di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disinggung khusus terkait upaya menggerakan perekonomian melalui belanja anggaran dari APBN.

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini.

Dalam rapat terbatas pada Selasa (7/7/ 2020) di Istana Negara, Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa kuartal ketiga 2020 akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid-19.

Akhir Juni 2020, Presiden Jokowi juga telah mengingatkan para menteri dalam kinerja belanja khususnya terkait penanganan Covid-19.

Bahkan media-media nasional memberitakan dengan nuansa Jokowi yang marah karena disertai ancaman pembubaran lembaga atau kementerian yang tidak bekerja sesuai harapan.

Baca: Video Jokowi Marah Dirilis setelah 10 Hari, Moeldoko: Itu Bagian dari Strategi

Baca: Defisit APBN Terus Membengkak, Pemerintah Diingatkan Bahaya Beban Utang 

Dalam rapat terbatas kemarin, Jokowi kembali menyinggung belanja anggaran kementerian.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi bila kuartal ketiga ekonomi nasional bisa tumbuh positif maka akan memudahkan upaya peningkatan ekonomi di kuartal keempat.

"Tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," ujar Jokowi.

Maka itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

Jokowi lantas meminta sejumlah kementerian beranggaran besar untuk mempercepat belanja.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden.

Jokowi: Saya Kira Pak Menhan Lebih Tahu...