Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR ,Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih jauh dibanding dengan negara lain.

"Data Bappenas tahun 2019 bahwa stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB meningkat dari 35 persen pada 2015 kemudian menjadi 43 persen di awal 2019," kata Eko saat agenda webinar, Sabtu (11/7/2020).

Baca: Proyek Lumbung Pangan, Menteri PUPR Perbaiki Lahan yang Sudah Ada Jaringan Irigasi

"Perbaikan ini pun masih jauh dari target rata-rata stok infrastruktur negara-negara lain yaitu 70 persen," ucap Eko.

Posisi daya saing infrastruktur Indonesia masih di bawah China, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Guna mengejar ketertinggalan, dia berpendapat sebaiknya Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan yang masif serta terdistribusi merata.

"Penting juga kita secara bersama-sama mencari alternatif pembiayaan infrastruktur di era new normal ini," jelas Eko.

Dia menjelaskan realisasi APBN lima tahun terakhir dalam penyediaan infrastruktur konstan mengalami peningkatan disusul peningkatan PDB.

Namun demikian, secara proporsi alokasi APBN hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen atau Rp623 Triliun, dan praktis ada funding gap 70 persen atau Rp1.435 Triliun.

Baca: Sektor Infrastruktur Jadi Beban IHSG Saat Indeks Kawasan Asia Lompat Tinggi

"Perlu adanya inovasi pendanaan dalam mencapai visium PUPR tahun 2024. Kementerian PUPR berkomitmen tetap membangun infrastruktur dengan cara-cara yang tidak normatif," katanya.

Diketahui, kebutuhan investasi Kementerian PUPR periode 2020-2024 totalnya mencapai Rp2.058 Triliun yang terbagi di antaranya Sumber Daya Air Rp577 Triliun, Jalan dan Jembatan Rp573 Triliun, Pemukiman Rp128 Triliun, dan Perumahan Rp780 Triliun.