Hal ini juga terkait ketersediaan bus dan dampak adanya penurunan pendapatan karena keterbatasan mengangkut penumpang.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Hal sedana juga disampaikan , Sekretaris Jenderal Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S. Dillon, menyatakan dukungan terhadap usulan DPP Organda tersebut.

Menurutnya membebani pengusaha dan pekerja angkutan bertolak belakang dengan semangat gotong-royong di masa yang sulit ini. Seharusnya Kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan memahami betul arahan dari Presiden Jokowi.

“Kita ketahui Presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, bukan sebaliknya. Sangat ironis masyarakat yang terhantam krisis justru dibebani biaya pemeriksaan kesehatan ketika anggaran untuk kesehatan baru terserap kurang dari 7 persen,“ ungkap Dilon.

Masyarakat Transportasi Indonesia juga mengingatkan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan, bahwa pertumbuhan ekonomi terancam memasuki zona negatif.

Dalam hal ini sector transportasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian.

“Sangat ironis apabila masalah biaya rapid testing memperdalam dampak krisis. bahkan presiden sudah memberi arahan tegas agar Menteri Kesehatan bijak”. kaata Dilon

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

Dalam hal Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan ALFI focus ke angkutan barang namun sangat bergantung dengan pergerakan orang , yang berhubungan dg aktivitas keuangan.

Terkait dengan langkah Pemprov DKI meniadakan surat izin keluar masuk (SIKM) akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan.

Peniadaan SIKM diharapkan dapat membuat pergerakan masyarakat kembali normal tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.

ALFI Indonesia melihat tahun ini dipastikan akan minus pertumbuhan ekonominya, tergantung dari kondisi Covid-19 itu sendiri kalau pun membaik dapat dipastikan pertumbuhan di bidang logistik tidak akan lebih dari 3 persen.

ALFI khawatir kalua industry logistic ini tidak bergerak secara seginifikan, konsekuaensi PHK tidak biasa dihindarkan demi efesiensi. Padahal presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, agar tidak terjadi PHK.