Bukan hanya untuk internal, bagi regulaor tentu saja perubahan organisasi Pertamina akan memudahkan karena bisa dengan mudah berkoordinasi dengan masing-masing Subholding sehingga fokus dan jelas arah yang ingin dicapai.

"Ini kita sedang membongkar batasan-batasan," tuturnya.

Nicke juga mengatakan bahwa pihaknya sebelum melakukan restrukturisasi bisnis dengan membuat Subholding sudah mengkaji dari sisi hukum kaitannya dengan penguasaan negara. "Kebijakan pengaturan pengelolaan itu dipegang pertamina, sementara aset migas masih dikuasai negara. ini operasionalnya saja," ujar Nicke

Sementara soal UU Migas, Pertamina tidak melanggar UU Migas. Sebab, kata Nicke pihaknya di hulu hanya menguasai 30% produksi dan sisanya dikelola kontraktor migas baik swasta nasional dan asing. "Jadi itu tidak ada masalah dari UU.

Sementara untuk di hilir juga Pertamina menjalankan penugasan, jadi hari ini BBM subsidi bukan hanya pertamina, ada juga perusahaan lain yang mendapat subsidi. Subsidi bukan cuma ke Pertamina. Apalagi memang ada tender terbuka. Perusahaan manapun yang sanggup dan punya infrastruktur bisa diberikan alokasi," jelas dia.

Lalu, soal privatisasi, Nicke menekankan bahwa Pertamina tidak melakukan pelepasan aset. Terkait dengan rencana penerbitan saham perdana atau IPO adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencari pendanaan. Sebab Pertamina memerlukan US$ 133 miliar untuk investasi dari 2020-2026. Pilihannya ada beberapa, yakni meminjam perbankan, menerbitkan surat utang, dan terakhir IPO. "Jadi saya tekankan bahwa perusahaan BUMN asing, dan global juga melakukan IPO," kata dia.

Artikel Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Restrukturisasi Pertamina, Dirut Nicke: Beradaptasi demi menghadapi tantangan bisnis