Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah tengah berupaya mempercepat realisasi anggaran, khususnya ke daerah.

Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rangka kerjasama menggerakkan roda perekonomian di sektor UMKM.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali," tutur Tito di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Pihaknya juga sudah mengumpulkan 548 kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

”Saya memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4 persen, namun ada juga yang masih di bawah 25 persen. Kepada mereka saya berikan peringatan, dan akan saya lakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, saya akan turunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya”, tegas Tito.

Baca: Daerah Diminta Segera Transfer Anggaran Pilkada untuk KPU dan Bawaslu Paling Lama September 2020

Tito mengatakan, pihaknya sebagai salah satu anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir, melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan masif adalah UMKM.

Baca: Cegah Kontraksi di Kuartal III-2020, Pemerintah Segera Belanjakan Anggaran Rp1.700 Triliun

Karena itu, Kemendagri yang bisa dibilang sebagai jembatan antara pusat dan daerah, juga ingin memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa secepatnya terserap.

"Data 99 persen data WNI ada di kami, yaitu di Ditjen Dukcapil; kami juga memiliki jangkauan sampai ke desa-desa, di mana nantinya tim penggerak PKK akan diterjunkan untuk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM," tambah Tito

Sementara Menkop Teten menjelaskan pihaknya akan menyalurkan Banpres bagi 12 juta usaha mikro untuk tahap pertama.

Rencananya penyaluran mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, di mana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp2,4 juta.

"Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1”, jelas Teten.

Menurutnya, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.