Cegah Gejolak, Ini Saran Komisi VII DPR soal Rencana Hapus Premium dan Pertalite
Komisi VII akan mengawal dan mengevaluasi ketika Pertamina benar-benar merealiasikan penghapusan peredaran premium maupun pertalite di dalam negeri.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR meminta PT Pertamina (Persero) melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, sebelum menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.
"Perlu dilakukan saat ini adalah mensosialisasikan secara baik, agar berangsur-angsur pengurangan dari premium dan pertalite tidak menimbulkan gejolak," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (1/9/2020).
Baca: Komisi VII Dukung Penghapusan Premium dan Pertalite
Menurut Eddy, sosialisasi rencana dihapusnya premium maupun pertalite, hingga dampak positifnya ke depan sangat penting dilakukan agar masyarakat tidak terbebani membeli produk lainnya yang memiliki oktan di atas 90.
"Sosialisasi secara baik tidak menimbulkan gejolak dan diterima masyarakat, karena pada akhirnya masyarakat juga memahami dan memaklumi jika masalah lingkungan hidup adalah suatu hal yang baik," papar Wakil Sekretaris Jenderal PAN itu.
Eddy menyebut, Komisi VII akan mengawal dan mengevaluasi ketika Pertamina benar-benar merealiasikan penghapusan peredaran premium maupun pertalite di dalam negeri.
"Kami akan evaluasi dari waktu ke waktu jika memang timbul adanya dinamika di lapangan terkait penerapan dari kebijakan penghapusan premium dan pertalite," ujar Eddy.
