Rencana ini perlu ditinjau kembali karena porsi konsumsi dua jenis BBM tersebut paling besar di antara enam jenis BBM yang dijual perusahaan. Pada 22 Agustus 2020, penjualan Premium mencapai 24.000 Kilo liter (KL) dan Pertalite 51.500 KL.

Sedangkan untuk penjualan BBM dengan RON di atas 91, yaitu Pertamax (92) hanya sebesar 10.000 KL. Sementara Pertamax Turbo (98) cukup 700 KL.

"Maka, ini perlu dikaji lagi dampaknya bagaimana. Kami juga dorong supaya konsumsi orang yang mampu beralih ke BBM yang ramah lingkungan," ujar Nicke.

Lagipula, kata Nicke lagi, di kawasan Asia saat ini yang masih mengonsumsi BBM setara Premium hanya Indonesia dan Bangladesh. Sementara, di level dunia ada lima negara lain, yakni Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, dan Uzbekistan.

Tambah Beban Ekonomi Rakyat

Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid mengatakan belum ada persetujuan dari Komisi VII tentang penghapusan Premium dan Pertalite

"Rencana Pertamina menghapus Premium dan Pertalite, belum ada persetujuan (dari Komisi VII DPR RI)," ujar Abdul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (2/9/2020).

Abdul menyoroti penghapusan kedua BBM tersebut justru akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat. Apalagi harga Premium dan Pertalite lebih bisa dijangkau daripada Pertamax.

"Jika dihapus tentu akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat, karena Premium dan Pertalite jauh lebih murah dari Pertamax," ungkapnya.

Di sisi lain jika komponen BBM lebih mahal, Abdul melihat hal itu tentu berimbas pada ongkos produksi yang juga bertambah sekaligus mempengaruhi harga barang. Turunan lainnya, kata dia, akhirnya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan akan menjadi ekonomi biaya tinggi.

Abdul pun mendorong Pertamina mempertahankan Premium dan Pertalite di tengah pandemi Covid-19. Karena tentu penghapusan keduanya akan berpengaruh pada masyarakat yang terdampak Covid-19.

"(Masyarakat) Tentu terbebani. Jadi kita tetap mendorong Pertamina untuk tetap mempertahan Premium dan Pertalite sampai kondisi ekonomi kita membaik," kata dia.

"Jika Covid-19 dan ekonomi membaik, baru kita bisa menghitung-hitung apa perlu dihapus atau tetap di pertahankan. Tentu harus ada kajiannya, bukan hanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan tapi dampak sosial dan ekonomi juga menjadi pertimbangan," imbuh Abdul.